BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Angka perceraian di Jawa Tengah yang masih tergolong tinggi menimbulkan berbagai dampak sosial, terutama bagi keluarga dan anak. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi lintas lembaga untuk mencari solusi komprehensif dalam menekan laju perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga.
Isu tersebut mengemuka dalam audiensi Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jawa Tengah dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) di ruang kerjanya, Senin (9/2/2026). Dalam pertemuan itu, Gus Yasin mewakili Gubernur Jateng Ahmad Luthfi membahas langkah strategis menghadapi tingginya angka perceraian.
Menurut Gus Yasin, persoalan yang ditangani BP4 merupakan pekerjaan rumah besar dan sangat krusial. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah perlunya program kelas calon pengantin (catin) yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Saya ingin Pemprov Jateng memiliki program kelas calon pengantin. Meski di tengah keterbatasan anggaran, program ini sangat penting mengingat kompleksnya persoalan rumah tangga pasca pernikahan,” ujar Gus Yasin.
Ia menilai, kelas catin dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah konflik rumah tangga yang berujung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun perceraian. Program tersebut juga dapat dikolaborasikan dengan Kecamatan Berdaya, yang telah memiliki layanan paralegal bagi masyarakat terdampak KDRT.
Menanggapi hal itu, Ketua BP4 Jawa Tengah Eman Sulaeman menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Jateng. Menurutnya, tugas BP4 sejalan dengan peran pemerintah dalam mempersiapkan pasangan menikah untuk membangun keluarga sakinah.
“Tugas BP4 tidak hanya pembinaan, tetapi juga mediasi, advokasi keluarga berkonflik, hingga mitigasi dampak negatif perceraian, terutama terhadap anak-anak. Kami memiliki konsultan dan fasilitator tersertifikasi,” jelasnya.
Eman mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 30 persen dari jumlah pernikahan yang tercatat pada 2024. Angka tersebut dinilai sangat memprihatinkan.
“Jumlah itu sangat tinggi. Bahkan dari 70 persen yang tidak bercerai, belum tentu seluruhnya menjalani rumah tangga yang bahagia,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati menyebut Pemprov Jateng sebenarnya telah memiliki sejumlah program pendukung ketahanan keluarga, seperti generasi berencana dan penguatan keluarga.
Terkait kelas calon pengantin, Ema mengatakan wacana tersebut sudah dibahas dan direncanakan dilaksanakan secara daring. “Kami akan membuka kelas bagi pasangan yang hendak menikah sebagai ruang belajar dan konsultasi agar paham tantangan berkeluarga,” ujarnya.
Materi kelas catin nantinya dapat menggunakan modul Kementerian Agama dan menghadirkan konsultan serta fasilitator tersertifikasi, termasuk dari BP4 Jawa Tengah. (*)
