BeritaWonogiri..com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menerima kepastian terkait pembukaan Formasi CASN Jawa Tengah 2026. Hingga kini, pemprov masih berada pada tahap awal pengkajian kebutuhan pegawai yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.
Sekda: Belum Ada Informasi Resmi dari Pusat
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, usai kegiatan halalbihalal di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (25/3/2026). “Belum ada informasi pembukaan CASN. Kita baru diminta untuk mengkaji kebutuhan formasi yang akan diusulkan,” ujarnya.
Saat ini pihaknya baru melakukan pendataan kebutuhan formasi. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar usulan Formasi CASN Jawa Tengah 2026 ke pemerintah pusat.
Kewenangan Penetapan Formasi Ada di Tangan Pusat
Terkait isu efisiensi anggaran yang berpotensi meniadakan formasi CASN tahun ini, Sumarno menegaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya bertugas menghitung dan mengusulkan kebutuhan riil pegawai.
“Penetapan ada atau tidaknya formasi CASN itu dari pusat. Daerah hanya mengkaji kebutuhan sesuai kondisi di lapangan,” tegasnya.
Konsep Zero Growth Jadi Acuan Pengisian Pegawai
Pemprov Jateng juga belum merinci secara pasti jumlah kebutuhan pegawai tahun ini. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.
Sumarno menjelaskan, konsep pengisian kebutuhan pegawai mengarah pada prinsip “zero growth”, yakni jumlah pegawai baru diupayakan seimbang dengan jumlah pegawai yang pensiun. “Kita masih mendata kebutuhan, terutama untuk mengisi pegawai yang pensiun. Supaya konsep zero growth itu bisa terpenuhi,” jelasnya.
Guru Masih Dominasi Kebutuhan Sektoral
Dari sisi kebutuhan sektoral, tenaga pendidik masih menjadi yang terbesar di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Jumlah guru tercatat mendominasi dibandingkan instansi lainnya. “Kalau jumlah pegawai terbanyak itu guru, hampir sekitar 25 ribu tenaga pendidik,” pungkasnya.
Kejelasan Formasi CASN Jawa Tengah 2026 diharapkan segera keluar agar perencanaan rekrutmen dapat berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di daerah. (Sya)
