BeritaWonogiri.com [DEMAK] – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus terkesan dengan model penanganan TB di Provinsi Jawa Tengah. Ia meminta model itu diadopsi seluruh kabupaten di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wiyagus dalam sambutannya pada Peninjauan Layanan Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis dan Spesialis Keliling di Pendopo Kabupaten Demak, 14 Oktober 2026.
“Saya akan mengangkat model penanganan TB di Jawa Tengah ini menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh Kabupaten yang ada di Indonesia,” ujarnya, disambut meriah peserta yang hadir.
Wiyagus berkunjung bersama Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus untuk meninjau layanan ACF TB Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis (CKG) di tiga kabupaten di Jawa Tengah. Dua lokasi lainnya, Jepara dan Kudus, ditinjau pada 13 Oktober 2026. Demak menjadi lokasi ketiga.
Usai acara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno menegaskan, penanggulangan TB tidak cukup hanya dengan menemukan kasus dan mengobati pasien. Penelusuran kontak erat serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang yang berisiko tertular juga perlu menjadi perhatian.
Menurut Sumarno, kunjungan pemerintah pusat ke sejumlah kabupaten di Jawa Tengah menjadi bentuk dukungan untuk memperkuat penanggulangan TB, mulai dari penemuan kasus, pengobatan, hingga tindak lanjut terhadap kontak erat pasien.
“Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menemukan kasusnya, kemudian pengobatannya. Namun, yang tidak kalah penting adalah kontak erat dari pasien TB juga harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemberian TPT kepada orang yang memenuhi kriteria dan berisiko tertular TB merupakan langkah penting untuk memutus rantai penularan.
Sumarno mencontohkan, jika penemuan kasus tidak diikuti penanganan kontak erat secara optimal, kasus TBC berpotensi terus ditemukan pada tahun-tahun berikutnya.
“Misalnya, kalau tahun ini ditemukan dan diobati 15.000 orang, kemudian tahun depan jumlahnya kembali 15.000, kita perlu melihat apakah kontak eratnya sudah ditindaklanjuti. Ini menjadi langkah strategis agar penanggulangan TB di Jawa Tengah bisa lebih efektif,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, termasuk puskesmas dan rumah sakit. Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan menunjang pelayanan masyarakat sekaligus pengendalian TBC di daerah.
Sumarno menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan Desa Siaga TB sebagai gerakan bersama menemukan kasus TB di tengah masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur di tingkat desa dinilai dapat membantu petugas kesehatan menjangkau masyarakat lebih luas.
Salah satu contoh yang dinilai dapat dikembangkan adalah kolaborasi di Kabupaten Demak yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Keduanya dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum petugas kesehatan melakukan pemeriksaan atau penelusuran lebih lanjut.
“Desa Siaga TB ini sebetulnya perlu dibentuk semua. Intinya, bagaimana semua pihak berkolaborasi untuk penemuan TB. Di Demak, kolaborasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi salah satu inovasi yang bisa ditularkan ke kabupaten/kota lain,” ungkapnya.
Ia berharap praktik di Demak dapat direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah, sehingga penemuan aktif kasus TB semakin luas dan tindak lanjut terhadap pasien maupun kontak erat berjalan lebih optimal.
Melalui penguatan penemuan kasus, pengobatan, pencegahan penularan, dan keterlibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penanggulangan TB dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. (*)
Komentar