BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi apresiasi atas upaya Sekolah Berintegritas Jateng dalam membangun budaya antikorupsi sejak bangku sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima Apresiasi Komitmen Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan apresiasi itu menjadi penguat bagi Jateng untuk terus membangun budaya antikorupsi lewat pendidikan. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sedini mungkin dengan membentuk karakter anak sebelum mereka memasuki dunia kerja maupun pemerintahan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pencegahan,” kata Luthfi seusai menerima apresiasi.
Luthfi menegaskan, pendidikan antikorupsi tidak boleh berhenti pada teori. Nilai integritas harus menjadi kebiasaan yang dipraktikkan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.
“Pencegahan dini pada anak-anak kita ini sangat penting sekali sebagai upaya membangun integritas secara nasional, bahkan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Dalam program Sekolah Berintegritas (SBI), penguatan integritas menyasar empat unsur utama: kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non-guru, dan murid.
Bagi murid, pendidikan integritas diterapkan lewat hal sederhana. Mulai dari tidak menyontek, membiasakan kejujuran, hingga menjalankan kegiatan organisasi siswa secara transparan dan tanpa kecurangan.
“Anak-anak sekolah dididik untuk tidak menyontek, dididik untuk bertindak jujur, kemudian dididik kegiatan OSIS yang apa adanya, tidak curang dan lain sebagainya. Kemudian guru juga harus mendidik terkait dengan integritas,” kata Luthfi.
Kepala sekolah diarahkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Guru tidak hanya mengajarkan materi antikorupsi, tetapi juga menjadi teladan perilaku berintegritas.
Nilai itu diterapkan lewat berbagai praktik di sekolah. Di antaranya pemilihan OSIS secara jujur, tes atau ulangan dengan sistem digital, kanal pengaduan digital, hingga Laboratorium Sekolah Berintegritas.
Luthfi menilai praktik semacam itu penting agar sekolah menjadi ruang pembelajaran integritas yang nyata. Sebab, perilaku koruptif tidak muncul tiba-tiba saat seseorang dewasa, tetapi dapat berawal dari toleransi terhadap kecurangan kecil.
“Jangan sampai masuk sekolah bayar, kemudian ada pungli dan lain sebagainya. Jadi pendidikan dini ini digunakan untuk upaya pencegahan, bahwa integritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi disiapkan dari anak-anak kita,” tegasnya.
Program Sekolah Berintegritas di Jawa Tengah berjalan sejak 2023 dengan melibatkan 104 sekolah. Pada 2025, program ini diperluas menjadi 645 sekolah.
Pada 2026, penguatan program dilanjutkan dengan pembentukan 12 Laboratorium SBI di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan. Langkah Jawa Tengah ini mendapat perhatian khusus dari KPK.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Sekolah Berintegritas sebagai salah satu praktik yang diharapkan dapat ditularkan ke daerah lain.
“Dengan menampilkan nama Sekolah Berintegritas saja, setidaknya auranya itu sudah menyebar ke semuanya. Harapannya ini menyebar ke semuanya,” ujar Setyo dalam sambutannya.
Setyo menegaskan, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Pendidikan dan pembentukan karakter menjadi bagian penting dari strategi pencegahan jangka panjang.
Menurutnya, sekolah tidak cukup menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik. Pendidikan juga harus membentuk manusia yang memiliki kejujuran, komitmen, konsistensi, dan integritas.
“Secerdas apa pun teknologi, tidak akan bisa menggantikan integritas,” tegasnya.
Di Jawa Tengah, upaya itu dibangun dari ruang kelas: dari kebiasaan tidak menyontek, berani berkata jujur, menolak pungli, hingga belajar menjalankan organisasi tanpa kecurangan. (*)
Komentar