Beritawonogiri.com [JAKARTA] – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mendapat tugas baru yang strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Zulhas ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Penugasan ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan Indonesia di tiga sektor vital tersebut.
Penunjukan ini dilakukan berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Dengan adanya tim percepatan ini, diharapkan setiap kementerian dan lembaga bisa bekerja secara terkoordinasi, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menentukan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pangan, energi, dan air.
“Saya diperintahkan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di kantornya pada Rabu (20/8/2025). Tim ini, menurutnya, terdiri dari 27 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pertanian.
Prabowo secara spesifik memerintahkan Zulhas untuk merumuskan kawasan prioritas yang akan menjadi lumbung pangan baru Indonesia. Beberapa wilayah yang telah disiapkan meliputi Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Zulhas juga mengungkapkan tantangan yang biasa terjadi, yaitu terkait koordinasi anggaran. Ia menjelaskan, kebijakan ini harus melahirkan hasil nyata, sehingga anggaran untuk tahun 2026 juga perlu dikoordinasikan sejak sekarang. “Jadi ini harus melahirkan hasilnya, output-nya, kedaulatan atau ketahanan pangan, energi, dan air,” tegasnya.
Selain membahas percepatan program, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti hambatan yang terjadi di beberapa proyek lumbung pangan. Ada persoalan pembayaran senilai Rp 138 miliar di Papua Selatan dan Kalimantan. Menurut Zulhas, masalah ini bersifat administratif, di mana pekerjaan sudah dilakukan namun belum bisa dibayar karena kendala kelengkapan aturan.
“Tadi sudah dirapatkan mudah-mudahan yang tadi hambatan sudah hampir 5-6 bulan belum selesai akan kita selesaikan,” sambungnya. Zulhas optimis hambatan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2-3 minggu ke depan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah birokrasi yang menghambat proyek strategis.(*)
Komentar