BeritaWonogiri.com [SEMARANG]] – Kades Banyumas curhat pemangkasan dana desa langsung ke pusat pemerintahan provinsi. Para kepala desa di Kabupaten Banyumas menyampaikan kegelisahan mendalam kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terkait anggaran desa yang kian menipis dan berbagai persoalan pembangunan.
Seluruh aspirasi disuarakan dalam pertemuan Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Kamis (5/2/2026). Ketua Umum Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, memaparkan isu paling mendesak: penurunan signifikan dana desa terjun bebas dibanding tahun lalu.
“Saat ini dana desa terjun bebas. Praktis daerah harus berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami Bangub menjadi penting, paling tidak ada pemerataan untuk setiap desa,” ujar Saifuddin tegas.
Persoalan kedua menyangkut Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sejumlah desa menghadapi kendala status tanah, pengurugan, dan bangunan. Saifuddin menekankan perlunya kejelasan regulasi dan pendampingan agar kepala desa tidak terjebak persoalan hukum.
“Banyak desa terpencil dengan penduduk sedikit dan tidak punya tanah kas desa. Kalau dipaksakan harus punya gedung sendiri, itu justru berpotensi mubazir. Model penggabungan seperti di Purworejo bisa jadi solusi,” jelasnya.
Aspirasi ketiga soal relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menyebut ada surat penetapan relokasi 19 September 2025 menetapkan Desa Kasegeran sebagai lokasi baru, namun Bupati Banyumas memutuskan pemindahan ke tempat lain.
Menanggapi aspirasi kepala desa Banyumas, Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan dinas terkait berkoordinasi dengan Pemkab Banyumas. Untuk Bankeu dan Bangub, ia meminta desa yang belum terbantu diusulkan dalam anggaran perubahan.
“Bangub itu tolong diupayakan semua desa terakomodir,” kata Ahmad Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Jateng, Nadi Santoso.
Terkait KDMP, Ahmad Luthfi menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto. Data menunjukkan 8.523 KDMP berbadan hukum, 6.230 beroperasi dengan 200 ribu anggota dan modal Rp34,1 miliar.
“KDMP ini program nasional, jangan sampai elek-elekan. Pendampingan itu penting. Kalau tidak punya lahan, bisa digabung, jangan sak klem,” tegasnya. Dinkes Provinsi Jateng juga diminta koordinasi soal relokasi Puskesmas. (*)
