BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat gerakan literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat desa sebagai benteng utama menghadapi maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir, dan judi online.
Langkah strategis ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang aman, legal, dan produktif. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah berkomitmen membangun ekosistem keuangan daerah yang lebih inklusif demi memacu pertumbuhan ekonomi lokal.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa percepatan akses keuangan menjadi instrumen vital dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, masih banyak potensi di tingkat kabupaten dan kota yang belum tergali secara maksimal karena keterbatasan akses modal.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah sampai tingkat kelurahan dan desa,” ujar Luthfi saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 18 Juni 2026.
Ahmad Luthfi menambahkan, perluasan akses keuangan ini harus memprioritaskan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor rill ini dinilai paling membutuhkan dukungan pembiayaan segar agar skala bisnis mereka bisa terus berkembang.
Senada dengan Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa tantangan literasi keuangan saat ini semakin kompleks akibat penetrasi teknologi digital. Kemudahan akses internet membuat praktik ilegal kini bisa masuk langsung ke ruang privat masyarakat.
“Sekranang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” kata Sumarno.
Melihat kondisi tersebut, Sumarno mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat secara door-to-door hingga ke pelosok desa agar tidak terjebak tipu daya pinjol maupun judi siber.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, membeberkan lima fokus utama TPAKD sepanjang tahun 2026. Prioritas tersebut meliputi penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi keuangan, perluasan digitalisasi, kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta evaluasi berbasis dampak.
Upaya penguatan ini didukung oleh performa makroekonomi Jawa Tengah yang impresif. Berdasarkan asesmen OJK, perekonomian Jateng pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,89 persen secara tahunan (year-on-year). Angka ini berhasil melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Kinerja positif tersebut juga tercermin dari realisasi program TPAKD Jateng. Program Kredit Melawan Rentenir mencatat outstanding pembiayaan mencapai Rp1,45 triliun untuk 75 ribu debitur. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jateng telah menembus Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Noor Nugroho, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal ekosistem digital melalui instrumen QRIS dan BI-FAST. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menutup ruang gerak aktivitas keuangan ilegal yang merugikan masyarakat. (*)
Komentar