BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Untuk menyukseskan agenda nasional ini, sebanyak 36.891 petugas diterjunkan langsung ke seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha memberikan data yang jujur serta faktual kepada petugas lapangan. Langkah ini krusial karena hasil akhir dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, menarik investasi baru, hingga membuka lapangan kerja.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman kita dari BPS. Karena data akan memberikan fakta,” ujar Luthfi saat menghadiri Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis, 18 Juni 2026.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran kepala daerah, serta perwakilan BPS se-Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 ini akan memetakan potret riil ekonomi daerah. Sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mengimbau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga bisnis rumah tangga untuk tidak ragu menerima kedatangan petugas. Luthfi memastikan seluruh informasi yang masuk akan dijaga ketat kerahasiaannya.
“Dibuka apa adanya, data akan rahasia. Ini untuk memberikan suatu investasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa data ini sama sekali tidak berkaitan dengan urusan perpajakan.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan bahwa Jawa Tengah memiliki posisi yang sangat strategis dalam konstelasi ekonomi nasional. Berdasarkan data awal, wilayah ini mengantongi hampir 5 juta unit usaha, atau menyumbang sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
“Kalau kita mendata di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita menyelesaikan setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia,” kata Sonny.
Sonny membeberkan, Sensus Ekonomi 2026 memiliki metodologi yang berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Sensus kali ini berjalan lebih lama selama 2,5 bulan, mencakup sektor pertanian, serta menyasar langsung area rumah tangga.
Pergeseran metode ini dipicu oleh maraknya aktivitas ekonomi digital yang dikendalikan dari dalam hunian pribadi, seperti pelaku usaha e-commerce dan kreator konten belanja.
“Sekarang sudah pakai TikTok, sudah pakai media sosial, itu tidak terlihat dari luar. Baru bisa kita data dan identifikasi kalau kita masuk ke rumah-rumah,” papar Sonny.
Ia juga menegaskan bahwa program ini berbeda dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan murni bertujuan memotret aktivitas ekonomi riil masyarakat.
Di tingkat lapangan, para petugas sudah mulai bergerak door-to-door. Anastasia Putri, seorang petugas sensus di Kecamatan Gunungpati, menceritakan bahwa langkah awal yang dilakukan selalu mengedukasi warga mengenai tujuan sensus sebelum melakukan wawancara berbasis kuesioner.
Anastasia yang telah mendata sekitar 20 kepala keluarga ini mengakui tantangan terbesar adalah keraguan warga ketika menjawab pertanyaan sensitif seputar pendapatan.
“Harapannya ke depan masyarakat lebih terbuka sama kita. Informasinya akan terlindungi,” pungkas Anastasia. Demi keamanan warga, setiap petugas resmi dibekali surat tugas, rekomendasi pemda, serta wajib mengenakan rompi identitas resmi. (*)
Komentar