BeritaWonogiri.com [TEGAL] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan perhatian penuh terhadap kelancaran aktivitas nelayan Pantura Barat. Saat meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal, Senin (22/6/2026), Gubernur memastikan ketersediaan pasokan BBM aman dan mendorong penuntasan masalah pendangkalan alur pelayaran.
Dalam peninjauan tersebut, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan para nelayan serta pengelola SPBUN. Mereka membahas sejumlah persoalan krusial, mulai dari akses bahan bakar, hambatan perizinan operasional, hingga kendala pendangkalan sungai yang mengganggu mobilitas kapal.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi gerak cepat Gubernur Ahmad Luthfi. Ia mengungkapkan bahwa SPBUN Pelabuhan Jongor sebelumnya sempat berhenti beroperasi selama sekitar tiga bulan.
“Berkat dukungan dan bantuan Beliau. Pak Gubernur mendesak pemerintah pusat sehingga SPBUN ini dapat kembali beroperasi meskipun masih dalam masa transisi,” kata Riswanto, Senin (22/6/2026).
Saat ini, kendala utama yang tersisa adalah proses aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) di Kementerian ESDM untuk mendapatkan sertifikat standar. Berkat rekomendasi Pemkot Tegal dan dukungan Pemprov Jateng, Pertamina memberikan izin operasional sementara hingga Oktober 2026. Kendati demikian, pengelola diwajibkan segera merampungkan administrasi tersebut.
“Tadi Pak Gubernur juga mengarahkan UPT terkait untuk mengawal proses aktivasi sistem OSS agar dapat segera selesai,” tambah Riswanto.
Selain masalah BBM, para nelayan mengeluhkan pendangkalan berat di luar kawasan kolam Pelabuhan Perikanan Nusantara. Titik pendangkalan terparah berada di Sungai Kaligung (Kalibacin), Kali Kemiri, dan Kali Sibelis yang langsung mengganggu kelancaran kapal.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Luthfi menginstruksikan organisasi nelayan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera membereskan masalah ini.
“Harus clear. Kita tidak mau akses yang dibutuhkan nelayan terganggu. Kalau memang harus melalui mekanisme perizinan, seluruh persyaratan harus dipenuhi sesuai standar yang berlaku,” tegas Luthfi.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, memaparkan bahwa kolam Pelabuhan Jongor kini mengalami kelebihan muatan. Kapasitas tampung kolam hanya untuk 600 kapal, padahal jumlah kapal aktif yang beroperasi mencapai 1.200 unit.
Kondisi ini diperparah oleh adanya 18 bangkai kapal sisa kebakaran masa lalu yang belum terangkat. Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp 150 juta untuk mengevakuasi lima bangkai kapal terlebih dahulu. Sisanya akan ditangani secara bertahap pada tahun berikutnya.
“Harapannya, pengangkatan bangkai kapal ini dapat meningkatkan kapasitas kolam pelabuhan dan memperlancar aktivitas nelayan,” jelas Endi.
Pemprov Jawa Tengah berkomitmen terus mengawal pembenahan Pelabuhan Jongor secara integratif agar sektor perikanan di wilayah Pantura Barat tetap produktif. (*)
Komentar