BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menyatakan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen lembaganya dalam mempercepat penyediaan lahan dan perizinan tata ruang untuk infrastruktur energi nasional.
Pernyataan ini disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Satgas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (11/3/2026). “Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang,” ujar Nusron.
849.000 Hektare Lahan Siap Dukung PSN Energi
Kementerian ATR/BPN mengidentifikasi potensi lahan nasional mencapai sekitar 849.000 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan energi. Lahan tersebut bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.
“Untuk wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan ada sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare,” tambah Nusron. Saat ini, tim ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lokasi-lokasi strategis tersebut agar ATR BPN dukung PSN ketahanan energi dapat berjalan optimal.
Perizinan Cepat Melalui Skema KKPR dan PSN
Selain penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN juga mendukung aspek perizinan melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dokumen ini menjadi dasar hukum untuk memproses perizinan proyek energi terbarukan.
Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional. “Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Target 100 Gigawatt PLTS untuk Kemandirian Energi
Dalam kesempatan sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan instruksi presiden untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” tutur Bahlil.
Rapat tingkat menteri ini juga dihadiri Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan sejumlah pimpinan kabinet. Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah optimistis target transisi energi dan kemandirian listrik nasional dapat tercapai sesuai jadwal. (Av)
Komentar