BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut 57 perusahaan Vietnam bakal membangun usaha di Jawa Tengah. “Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita,” kata Luthfi.
Hal itu disampaikan Luthfi saat membuka Semarang Business Forum (SEMBIZ) ke-19 Tahun 2026 di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Kota Semarang, Rabu, 21 Oktober 2026. Forum tersebut berlangsung di tengah realisasi investasi Jawa Tengah yang mencapai Rp 72,54 triliun hingga triwulan III 2026.
Masuknya investasi padat karya berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Namun, peluang itu membutuhkan kesiapan daerah, mulai dari iklim usaha yang kondusif, tenaga kerja kompetitif, hingga dukungan infrastruktur dan konektivitas antarkawasan.
Luthfi mendorong Kota Semarang menjadi pusat penghubung investasi, perdagangan, dan pariwisata yang mengintegrasikan potensi daerah-daerah di sekitarnya. Ia menilai Semarang punya posisi strategis untuk menghubungkan Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga.
Dengan pembagian peran yang jelas, investasi tidak harus terkonsentrasi di satu kota. Investasi dapat berkembang mengikuti keunggulan masing-masing daerah.
“Wali Kota Semarang sebagai hub-nya, sebagai komandan perang untuk membangun wilayah eks-Karesidenan Semarang,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, realisasi investasi Jawa Tengah hingga triwulan III 2026 mencapai Rp 72,54 triliun. Angka itu setara 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp 99,09 triliun.
Kabupaten Kendal mencatat realisasi tertinggi, yakni Rp 13,61 triliun. Posisi berikutnya ditempati Kota Semarang sebesar Rp 9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp 8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp 5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp 4,29 triliun.
Data tersebut menunjukkan peluang investasi Jawa Tengah tersebar di sejumlah daerah. Tantangannya adalah memastikan potensi itu berkembang menjadi usaha produktif yang menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Luthfi berharap SEMBIZ dapat memicu daerah lain mempromosikan potensi unggulannya sekaligus mempertemukan investor dengan peluang usaha.
“Jadi business forum ini untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Menurut Luthfi, pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Investasi swasta dan kolaborasi antardaerah diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru, memperluas usaha, dan membuka lapangan kerja.
Ia menekankan tiga sektor yang perlu dikembangkan secara terpadu, yakni pariwisata, perdagangan, dan investasi.
“Business forum ini ada tiga hal yang sangat krusial. Yang pertama tourism, yang kedua trade, dan yang ketiga investasi. Ini tiga mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan,” katanya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kerja sama dengan daerah penyangga menjadi kebutuhan karena Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk pengembangan kawasan industri berskala besar. Karena itu, Semarang diarahkan memperkuat sektor perdagangan dan jasa, sementara daerah sekitarnya mengambil peran dalam pengembangan industri sesuai potensi masing-masing.
“Kota Semarang tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendiri. Maka kami mengundang seluruh investor untuk turut serta bersama-sama mengembangkan usaha untuk kebersamaan dan kemajuan,” kata Agustina.
Ia mengatakan, SEMBIZ yang telah digelar 19 kali menjadi sarana mempertemukan investor dengan peluang usaha. Pemerintah Kota Semarang juga mengevaluasi penyelenggaraan sebelumnya agar penjajakan bisnis dapat berlanjut menjadi kerja sama konkret.
Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya. Pengembangan kawasan itu diharapkan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar.
Agustina menegaskan, pengembangan aset publik melalui kerja sama dengan pihak ketiga harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kalau aset-aset milik publik yang kemudian dikuasakan kepada pihak ketiga tidak memberikan manfaat atau akses khusus bagi masyarakat sekitar, ini juga pasti ada sesuatu yang keliru,” ujarnya.
Menurut dia, investasi semestinya tidak berhenti pada keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberi akses ekonomi kepada warga dan membuka peluang bagi UMKM. Dengan demikian, keberhasilan investasi Jawa Tengah tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja, penggerakan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Komentar