BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Dr. H. Hamid Noor Yasin, M.M., melayangkan peringatan keras kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait kondisi sedimentasi Waduk Gajah Mungkur (WGM) di Wonogiri yang kian kritis. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri PU, Hamid menegaskan bahwa laju pendangkalan yang masif saat ini mengancam umur operasional waduk. Jika pemerintah tidak segera melakukan langkah penyelamatan yang radikal, infrastruktur vital ini diprediksi hanya mampu bertahan selama lima hingga enam tahun ke depan.
Hamid secara khusus mengaitkan kondisi darurat ini dengan sejarah besar pembangunan waduk. Ia mengingatkan kembali pengorbanan puluhan ribu warga Wonogiri yang rela meninggalkan tanah kelahiran mereka demi proyek nasional ini di masa lalu.
“Pak Menteri, kita perlu melakukan kajian serius untuk mengatasi sedimentasi Waduk Gajah Mungkur yang membuat kondisinya semakin kritis dan parah. Dulu, heroisme 41.369 jiwa rela melakukan bedol desa dan meninggalkan makam leluhur mereka. Jangan sampai pengorbanan besar itu sekarang justru berbalik menjadi ancaman bagi generasi selanjutnya,” ujar Hamid tegas di hadapan Menteri PU di Jakarta pada Rabu 3 Juni 2026.
Kekhawatiran legislator senior PKS tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, laju masuknya lumpur ke dalam waduk saat ini sudah berada di tahap yang sangat mengkhawatirkan. Volume sedimentasi aktual telah menyentuh angka 4,6 juta meter kubik per tahun. Angka ini melonjak tajam hingga tiga kali lipat dari batas aman yang ditetapkan dalam desain awal perencanaan waduk.
Dampak dari tumpukan lumpur ini langsung menggerus kapasitas tampung air waduk secara drastis. Pada tahun 1980, kapasitas tampung banjir kompartemen waduk masih berada di angka 220 juta meter kubik. Namun, akibat erosi hulu yang terus menumpuk, kapasitas tersebut menyusut tajam hingga tersisa 153,9 juta meter kubik berdasarkan evaluasi berkala.
Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam akan kembalinya bencana banjir klasik di wilayah hilir. Daerah-daerah rawan seperti Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen kini kembali dihantui risiko luapan air jika daya tampung waduk terus melemah.
Pemicu utama dari darurat lingkungan ini adalah tingginya pasokan material sisa erosi dari sembilan sungai yang bermuara langsung ke Waduk Gajah Mungkur. Dari seluruh jalur air tersebut, aliran dari Sungai Keduang dan Sungai Wiroko Tirtomoyo menjadi penyumbang terbesar yang mempercepat proses pendangkalan.
Darurat Sedimentasi: Sembilan hulu sungai terus mengirim pasokan lumpur tebal setiap hari, memotong usia produktif waduk penopang Jawa Tengah bagian selatan secara drastis.
Kondisi kritis ini tidak hanya mengancam fungsi pengendali banjir, tetapi juga berpotensi melumpuhkan roda ekonomi regional. Sektor kelistrikan menjadi salah satu yang paling rentan, di mana operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 12,4 Megawatt (MW) yang menyuplai jaringan interkoneksi Jawa-Bali terancam mati total, terutama saat memasuki musim kemarau panjang.
Selain sektor energi, dampak nyata pendangkalan ini juga mengintai sektor pangan dan mata pencaharian lokal. Sebanyak 23.200 hektar lahan irigasi pertanian yang bergantung pada aliran waduk terancam kekurangan pasokan air. Ribuan nelayan tradisional serta peternak ikan keramba jaring apung (KJA) di sekitar waduk juga berada di ambang kolaps ekonomi jika ekosistem air rusak total.
Melihat skala dampak yang begitu luas, Hamid Noor Yasin mendesak Kementerian PU untuk segera mengimplementasikan tiga langkah taktis secara terintegrasi:
-
Pengerukan Masif: Melakukan pengerukan sedimentasi secara berkala pada titik-titik kritis sedimentasi di dalam waduk.
-
Pembangunan Cek Dam: Membangun beberapa check dam atau bendungan penahan lumpur baru di wilayah tangkapan air (catchment area) untuk menghadang laju erosi sebelum masuk ke waduk.
-
Reboisasi Hulu: Menggalakkan aksi reboisasi hijau pada hutan-hutan yang gundul di kawasan hulu sungai pelapis.
“Ini adalah warisan heroik yang penuh pengorbanan. Pemerintah harus hadir secara total agar fungsi vital waduk untuk irigasi, PLTA, pengendali banjir, dan penggerak ekonomi warga tidak sirna begitu saja,” pungkas Hamid. (*)
Komentar