BeritaWonogiri.com [TEMANGGUNG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menuntaskan masalah anak putus sekolah di wilayah pegunungan lereng Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera melakukan pemetaan menyeluruh terkait jumlah anak putus sekolah akibat jarak tempuh dan kemiskinan ekstrem. Ahmad Luthfi menyampaikan instruksi ini langsung dalam forum Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu, 3 Juni 2026. Gubernur mengambil langkah tegas ini untuk memastikan akses pendidikan menengah menjangkau seluruh pelosok daerah agar tidak ada lagi anak putus sekolah.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa pendidikan menjadi indikator utama kesejahteraan. Ia menyayangkan masih adanya anak yang memilih bekerja setelah lulus SMP karena himpitan ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus segera menghimpun data rinci sebagai dasar intervensi pemerintah.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Bruno, lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” tegas Ahmad Luthfi.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Jateng menjalankan program bantuan pendidikan. Pada tahun 2025, provinsi menyekolahkan 5.000 anak putus sekolah dan anak dari keluarga miskin ekstrem. Bantuan mencakup biaya pendidikan, seragam, buku, dan kebutuhan penunjang lainnya.
“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya. Tahun 2025 provinsi menyekolahkan 5.000 anak putus sekolah atau anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.
Selain memetakan anak putus sekolah, Pemprov juga mengidentifikasi fasilitas pendidikan menengah. Jika tersedia lahan, Pemprov akan langsung mengusulkan pembangunan SMA atau SMK negeri. Saat ini, Pemprov Jateng menuntaskan sekitar 23 wilayah blank spot yang belum memiliki akses SMA sederajat. Salah satu realisasinya adalah peresmian SMAN Kemalang pada Mei 2026.
Dalam forum yang sama, sejumlah bupati menyuarakan kebutuhan mendesak akan penambahan sekolah negeri. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, meminta penambahan SMA di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran demi mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Masalah sekolah saya tidak mau tawar-menawar. Kami akan tetap minta tambah SMA karena IPM di Magelang rendah,” kata Grengseng.
Senada dengan itu, Bupati Temanggung Agus Setyawan menyoroti tujuh wilayah blank spot di daerahnya. Ia meminta percepatan pembangunan SMA dan dukungan lahan untuk program Sekolah Rakyat. Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meminta pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno.
“Sudah siap lahan desa 4 hektare dan kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi,” ujar Yuli.
Ahmad Luthfi mengharapkan pemetaan ini menjadi fondasi kebijakan tepat sasaran. Tujuannya jelas, memperluas akses pendidikan dan menghapus alasan jarak serta kemiskinan yang selama ini membelenggu masa depan generasi penerus di kawasan pegunungan. (*)
Komentar