BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Angka itu datang lebih dulu daripada tanda tangan.
Sebelum nota kesepakatan bersama (MoU) antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diteken, pendaftar program SMK Go Global di provinsi ini sudah hampir 9.000 orang. Jumlah itu melampaui target 8.000 peserta per daerah yang ditetapkan pemerintah untuk 2026, sekaligus tertinggi secara nasional.
Capaian tersebut menunjukkan minat warga Jawa Tengah untuk bekerja ke luar negeri sedang meningkat. Namun, peluang itu perlu diimbangi peningkatan keterampilan, sertifikasi, akses pembiayaan, dan perlindungan. Dengan begitu, warga tidak hanya mudah mendapat pekerjaan, tetapi juga aman selama bekerja di luar negeri.
“Belum ada MoU saja, dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang atau melebihi target per daerah pada 2026,” kata Menteri P2MI Mukhtarudin.
Ia menyampaikan hal itu saat penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja tentang perlindungan serta peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia (PMI). Acara berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 12 November 2026.
Mukhtarudin juga menyebut Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Jateng untuk pembiayaan penempatan pekerja migran sebagai yang terbesar secara nasional.
SMK Go Global adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar punya kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja global. Sasarannya tidak hanya lulusan SMK, tetapi juga masyarakat umum, sarjana, dan lulusan SMA.
Pada 2026, pemerintah menetapkan target 8.000 peserta untuk setiap daerah. Jumlah itu rencananya naik pada 2027, baik secara nasional maupun di Jawa Tengah.
Menurut Mukhtarudin, peningkatan kapasitas calon pekerja migran lewat program ini gratis bagi masyarakat. Seluruh biaya pelatihan ditanggung APBN. Pelaksanaannya melalui balai pelatihan bersama berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah.
“Untuk peningkatan kapasitas dan semua ini gratis bagi masyarakat karena dibiayai oleh APBN dan dilaksanakan oleh balai kita bekerja sama dengan stakeholder terkait yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memaparkan, jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 tercatat 64.449 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah, dengan jumlah terbanyak dari Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas. Negara tujuan terbesarnya adalah Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia.
Menurut Luthfi, Jawa Tengah punya modal untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten. Infrastruktur pendidikan dan pelatihan vokasinya tersebar di banyak daerah.
“Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi hampir 1.500, lalu ada politeknik dan BLK yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita,” kata Luthfi.
Lewat kerja sama dengan Kementerian P2MI, Pemprov Jateng berharap penempatan pekerja migran berjalan lebih aman dan terarah. Pendampingan dibutuhkan sejak tahap persiapan, pemberangkatan, hingga penempatan dan pengawasan selama PMI bekerja di luar negeri.
Luthfi menegaskan, sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting. Calon pekerja migran perlu memahami pekerjaan yang akan dijalani, potensi lapangan kerja, persyaratan kompetensi, serta hak dan perlindungan yang mereka miliki.
“MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja,” ujarnya.
Hampir 9.000 pendaftar menunjukkan minat yang besar. Dari pemaparan dalam acara itu, belum terlihat berapa dari mereka yang akan menuntaskan pelatihan dan tersertifikasi. Belum terlihat pula rincian penyaluran KUR Bank Jateng atau mekanisme pengawasan selama pekerja berada di negara tujuan. Hal-hal itulah yang akan menentukan apakah minat besar ini berujung pada penempatan yang aman.
Pada akhirnya, jumlah pendaftar baru titik awal. Ukuran keberhasilannya ada pada hal yang lebih sunyi, yaitu apakah calon pekerja dari Cilacap, Brebes, Kendal, Banyumas, dan daerah lain benar-benar berangkat dengan bekal kompetensi, memahami haknya, dan tetap terlindungi selama bekerja di rantau. (*)
Komentar