Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memulai langkah tegas dalam mengevaluasi tata kelola bantuan sosial (bansos) yang selama ini diberikan kepada masyarakat miskin. Langkah ini diambil setelah ia menerima laporan adanya warga yang telah menjadi penerima bansos selama belasan tahun. Menurutnya, pola pemberian bantuan seperti ini tidak efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan justru berpotensi menciptakan ketergantungan.
Pria yang baru dilantik menjadi Gubernur ini menilai bahwa jika pola pemberian bansos tidak diubah, program tersebut tidak akan mampu memutus mata rantai kemiskinan. Padahal, tujuan utama pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Belasan tahun terima bansos, ini tidak tepat. Harus ada kontrol dan evaluasi,” tegas Ahmad Luthfi di Semarang, Jumat (22/8/2025).
Untuk mewujudkan evaluasi yang komprehensif, Gubernur Luthfi menggandeng TNI dan Polri. Babinsa dan Babinkamtibmas diminta untuk terjun langsung ke lapangan, mendata ulang masyarakat miskin, dan memperbarui data penerima bansos. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tepat sasaran.
Setelah data diperbarui, model bantuan akan diubah menjadi pendekatan “keroyokan” atau kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Bantuan pangan tetap menjadi prioritas, namun masalah lain yang sering menyertai kemiskinan juga akan ditangani secara bersamaan. Contohnya, jika ditemukan rumah yang tidak layak huni, dinas terkait akan turun tangan. Jika ada anak yang putus sekolah, Dinas Pendidikan akan segera mengambil tindakan.
“Satu rumah bisa dikeroyok beberapa OPD sekaligus. Dinas Kesehatan juga harus cek kondisinya, apakah ada tanda-tanda stunting,” jelas Gubernur Luthfi. Pendekatan terpadu ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Selain bantuan dasar, program ini juga akan fokus pada pelatihan peningkatan keterampilan. Tujuannya adalah agar warga miskin dapat segera mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya holistik untuk memberdayakan masyarakat.
Upaya-upaya ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di provinsi ini per Maret 2025 adalah 9,48 persen, turun 0,10 persen poin dari September 2024. Program Pemprov Jateng ini juga akan diselaraskan dengan program serupa dari pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sinergi dan efektivitas.(*)
