BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan perkembangan penanganan 611 aduan masyarakat yang masuk lewat program Lapor Mas Wapres. “Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) di Jakarta.
Rakor Lapor Mas Wapres itu berlangsung pada Rabu (4/11/2026). Uunk menyampaikan data tersebut terhitung sejak saluran pengaduan ini dibuka. Ia menyebut tingkat penyelesaiannya kurang lebih 94,67 persen.
Menurut Uunk, aduan yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan bisa langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan untuk mendapat respons.
Laporan yang menyangkut sengketa, konflik, dan perkara membutuhkan penanganan berbeda. Penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan harus dilakukan terlebih dahulu.
Salah satu upaya Kementerian ATR/BPN adalah mempertemukan para pihak dalam mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian selanjutnya mengikuti proses peradilan.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP). Koordinasi itu untuk menindaklanjuti aduan Lapor Mas Wapres yang belum terselesaikan. Saat ini, akses ke situs pengelolaan pengaduan masih terkendala pemeliharaan sistem.
Untuk memperluas komunikasi dengan masyarakat, Biro Humas dan Protokol menghadirkan program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN. Program ini berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Lewat fitur Live di TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat bertanya dan berkonsultasi secara interaktif tentang persoalan pertanahan. Programnya tersedia setiap hari kerja, Senin sampai Jumat, pukul 09.00-11.00 WIB.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung,” tutur Uunk.
Ia menambahkan, pertanyaan yang masuk beragam. “Termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” ujarnya.
Rakor Lapor Mas Wapres dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno. Hadir pula perwakilan kementerian/lembaga pada Kabinet Merah Putih.
Uunk didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan Nurzalina serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat Tegar Gallantry. Materi yang tersedia tidak merinci jenis aduan yang masih diproses maupun target waktu penyelesaiannya. (Nor)
Komentar