BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. “Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Pernyataan itu disampaikan dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026). Pencabutan HGU korporasi menjadi salah satu bentuk penertiban, selain HGU yang tidak diperpanjang atau diperbarui.
Nusron menyebut, jika dilihat dari beneficial ownership-nya, sebagian dari 11 perusahaan itu berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. “Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” katanya.
Penanganan ini merupakan tindak lanjut koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri. Berdasarkan analisis kementerian, 11 korporasi tersebut dibagi ke dalam lima kelompok.
Kelompok pertama adalah pencabutan HGU korporasi secara keseluruhan. Kelompok ini mencakup HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ada pula HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
Selain itu, HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, juga masuk kelompok ini. Pertimbangannya meliputi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini berlaku bagi eks HGU seluas 2.300 hektare atas nama PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang karena ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kebakaran berulang.
Kelompok ketiga terdiri dari tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk diberikan HGU maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI (5.246 hektare, Kabupaten Landak), PT BOS (4.750 hektare, Kabupaten Kapuas Hulu), dan PT AER (5.134 hektare, Kabupaten Ketapang), semuanya di Kalimantan Barat. ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiganya.
Kelompok keempat adalah pencabutan sebagian HGU PT SAE seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Lahan yang terbakar tidak lebih dari 50 persen, namun terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Kelompok kelima mencakup tiga HGU yang pencabutannya, baik sebagian maupun seluruhnya, masih memerlukan pendalaman. Ketiganya adalah PT STP (129,5500 dan 286,9900 hektare), PT API (1.263,35 dan 4.154,94 hektare), serta PT JMS (4.928,7000 dan 521,8700 hektare). Pendalaman dilakukan untuk memperoleh data valid sebagai dasar keputusan.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus punya dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencabutan HGU korporasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Aturan lain yang dirujuk adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Selain itu, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Prosesnya melalui sejumlah tahap, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasilnya, ekspose, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Hadir para kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Hingga kini, pencabutan HGU korporasi tersebut belum dituangkan dalam surat keputusan resmi. Nama lengkap perusahaan dan pemegang saham dalam negeri juga belum diungkapkan. (Nor)
Komentar