Beritawonogiri.com [JAKARTA] – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sebagai langkah konkret dalam mempercepat implementasi program strategis nasional. Kegiatan perdana Satgas ini ditandai dengan Rapat Kick Off yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Satgas P2SP dibentuk sebagai wujud komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan kebijakan prioritas negara berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang digelar pertengahan September 2025, di mana Presiden menekankan perlunya satuan koordinatif lintas kementerian untuk mengurai hambatan implementasi program konkrit di lapangan.
Dalam keterangan pers seusai rapat, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Satgas P2SP akan bekerja melalui tiga kelompok kerja (Pokja) utama. Pertama, Pokja I bertanggung jawab mempercepat realisasi dan penyelesaian anggaran program strategis pemerintah. Kedua, Pokja II difokuskan pada pelaksanaan program serta penyelesaian berbagai hambatan (debottlenecking) di lapangan. Ketiga, Pokja III berperan mempercepat penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum dan tata kelola.
“Satgas ini bukan hanya mengawasi, tetapi juga memastikan setiap rupiah dari anggaran program strategis berdampak langsung ke masyarakat. Tugas kita adalah mempercepat, mempermudah, dan memperkuat implementasi kebijakan agar tidak berhenti di tataran dokumen,” tegas Airlangga.
Beberapa program prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan Satgas P2SP mencakup Paket Ekonomi 8+4+5, Stimulus Ekonomi 2025, kebijakan diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta program lanjutan insentif fiskal bagi dunia usaha. Selain itu, Satgas juga akan menyoroti pelaksanaan berbagai program debottlenecking, termasuk penanganan hambatan nontarif, isu per komoditas strategis, hingga percepatan proyek infrastruktur dan industri prioritas.
Menko Perekonomian menambahkan bahwa pengawasan implementasi kebijakan akan dilakukan secara digital dan terintegrasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, serta Kementerian Dalam Negeri. “Kita ingin sistem pengawasan yang cepat, transparan, dan responsif. Satgas akan menjadi jembatan antara perencanaan dan eksekusi,” ujarnya.
Mensesneg Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menjamin konsistensi pelaksanaan program strategis. “Satgas ini merupakan manifestasi nyata dari semangat kolaborasi pemerintah. Dengan koordinasi yang kuat, seluruh program bisa berjalan simultan tanpa tumpang tindih dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Dengan peluncuran Satgas P2SP ini, pemerintah berharap berbagai program prioritas nasional seperti reformasi ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta penyerapan tenaga kerja dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Selain itu, pembentukan Satgas juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, menghindari keterlambatan proyek, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program strategis menuju pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.(*)
Komentar