BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat untuk memulihkan kondisi infrastruktur yang menurun akibat cuaca ekstrem. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memutuskan untuk mempercepat penanganan Jalan Provinsi Jateng yang mengalami kerusakan berat. Tanpa menunggu pembahasan APBD Perubahan 2026 pada September mendatang, Pemprov Jateng langsung merealokasi anggaran sekitar Rp 200 miliar.
Keputusan taktis ini bergulir usai Rapat Evaluasi APBD 2026 dan Persiapan APBD Perubahan 2026 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin, 8 Juni 2026. Langkah darurat ini terpaksa diambil menyusul merosotnya tingkat kemantapan jalan provinsi dari 94,4 persen pada tahun 2025 menjadi 84,6 persen pada tahun 2026 akibat guyuran musim hujan berkepanjangan.
“Daripada menunggu anggaran perubahan bulan September, kita melakukan Perkada (peraturan kepala daerah) untuk menggeser beberapa anggaran yang kita gunakan untuk pemeliharaan jalan,” kata Ahmad Luthfi kepada awak media di Semarang, Senin, 8 Juni 2026.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan, penggunaan instrumen Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi kunci agar proyek perbaikan jalan bisa langsung dieksekusi tanpa hambatan birokrasi yang memakan waktu bulanan. Fokus utama pengerjaan ini menyasar penuh pada titik-titik jalan yang kini masuk dalam kualifikasi rusak berat.
Pihaknya menargetkan, intervensi anggaran kilat ini mampu mendongkrak kembali kualitas infrastruktur jalan hingga menyamai catatan gemilang pada tahun lalu. Luthfi menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk bergerak simultan demi kenyamanan berkendara masyarakat.
“Hari ini saya putuskan rapat dengan seluruh OPD, Wakil Gubernur, dan Sekda. Khusus infrastruktur akan kita lakukan Perkada, sehingga jalan-jalan provinsi yang sekarang kualifikasinya rusak berat dalam waktu dekat bisa dilakukan pemeliharaan dan peningkatan. Saya ingin tahun 2026 ini kembali seperti 2025, kemantapan jalan provinsi harus 94,4 persen,” ucapnya dengan nada optimis.
Sejumlah titik krusial yang dipastikan masuk dalam daftar prioritas penanganan utama meliputi jalur Randublatung–Cepu, area strategis di kawasan Soloraya, hingga jalur Keling–Kelet di Kabupaten Jepara. Koridor-koridor tersebut sengaja dipilih lantaran tingkat kerusakannya yang masif dan kerap memicu gelombang keluhan warga di media sosial.
Meski bergerak cepat, Ahmad Luthfi memastikan seluruh tahapan pengerjaan tetap tunduk pada koridor hukum dan administrasi yang berlaku. Proses lelang pengadaan barang dan jasa tetap akan bergulir secara transparan untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.
“Perlu ada lelang, perlu ada penggeseran anggaran, perlu ada Perkada agar tidak melanggar peraturan. Jadi memang tidak bisa langsung, tetapi kita sanggup melakukan itu,” ujar Luthfi menambahkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyebutkan alokasi dana Rp 200 miliar tersebut telah diplot secara presisi. Selain Jepara dan Blora, sebaran perbaikan juga akan menyentuh titik-titik rawan di wilayah Wonogiri serta daerah pinggiran lainnya.
Henggar menjelaskan, dinasnya menerapkan dua skema pengerjaan sekaligus untuk mempercepat pemulihan di lapangan. Skema pertama digawangi oleh Bidang Bina Marga melalui metode pengaspalan dua lapis sekaligus penguatan struktur jalan. Skema kedua dijalankan oleh Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) lewat pengaspalan satu lapis demi pemulihan kilat kondisi permukaan aspal.
“Lokasinya sudah ada. Harapannya posisi kemantapan jalan pada akhir 2026 bisa naik kembali,” tutur Henggar.
Melalui kombinasi dana Perkada ini dan topangan APBD Perubahan nanti, Dinas PUPR memproyeksikan tingkat kemantapan jalan provinsi di akhir tahun bisa melesat kembali ke angka 93 persen, bahkan berpeluang menyentuh level optimal 95 hingga 96 persen. (*)
Komentar