BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengubah arah belanja 2026 lewat Perubahan APBD 2026 agar pembangunan tetap berjalan di tengah dinamika ekonomi dan fiskal. Infrastruktur jalan, ketahanan pangan, fasilitas publik, hingga keringanan pajak menjadi prioritas yang ditujukan langsung kepada masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, perubahan anggaran diperlukan untuk menyesuaikan program pemerintah dengan perkembangan situasi daerah, nasional, dan global. Langkah ini juga memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hari ini rancangannya akan dibahas oleh Banggar agar semua anggaran yang kita gunakan efektif dan efisien, serta berdampak langsung dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah,” kata Ahmad Luthfi seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Selasa, 29 September 2026.
Rancangan Perubahan APBD 2026 merupakan tindak lanjut atas Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dokumen itu telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Jateng dan disepakati pada 28 September 2026.
Luthfi menegaskan, perubahan anggaran disusun dengan melihat perkembangan dan capaian pembangunan Jateng hingga semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,80 persen.
Investasi mencapai Rp 59,94 triliun dengan penyerapan sekitar 213 ribu tenaga kerja. Angka kemiskinan turun menjadi 9,21 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30 persen, dan inflasi Agustus berada di level 3,08 persen.
Capaian tersebut menjadi pijakan dalam menentukan arah perubahan anggaran. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
Dukungan anggaran diarahkan untuk sarana produksi pertanian, peternakan, dan perikanan. Anggaran juga menyasar stabilisasi dan distribusi pangan, perlindungan serta permodalan bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha, hingga edukasi dan pengelolaan pangan.
Di sektor infrastruktur, pemerintah tetap memprioritaskan peningkatan dan rehabilitasi jalan, pengadaan marka, serta pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik. Fasilitas di lingkungan sekolah termasuk di dalamnya.
“Infrastruktur ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” ujar Luthfi.
Di tengah kebutuhan belanja pembangunan, Pemprov Jateng melakukan penyesuaian fiskal. Penyesuaian ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.
Menurut Luthfi, penguatan pendapatan daerah menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satunya lewat peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak.
Pemprov Jateng memberikan relaksasi berupa pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pembebasan pajak progresif. Kebijakan ini berlaku pada 21 September hingga 28 Desember 2026.
Pemprov juga mengoptimalkan efisiensi anggaran, kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan Perubahan APBD 2026, pemerintah provinsi berupaya menjaga ruang fiskal sekaligus mengarahkan belanja pada kebutuhan yang paling dekat dengan masyarakat. (*)
Komentar