BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Sebanyak 75,4 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat terdampak kekeringan di 33 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini memperluas penanganan, tidak hanya memenuhi kebutuhan air warga, tetapi juga menjaga lahan pertanian agar produksi pangan tidak terganggu.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah mencatat 75.463.000 liter air bersih disalurkan selama 5 Juni hingga 28 September 2026. Distribusi air bersih itu menjangkau 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan, dengan penerima manfaat mencapai 1.557.333 KK atau 2.341.548 jiwa.
Air bersih itu berasal dari beberapa sumber dukungan. Sebanyak 36.448.900 liter berasal dari APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota. Sebanyak 259.000 liter berasal dari APBN, sedangkan 38.755.100 liter datang dari dukungan CSR dan NGO.
Sejumlah daerah menerima distribusi dalam jumlah besar, antara lain Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan pemerintah daerah, BPBD, PMI, TNI-Polri, hingga sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan.
“Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI-Polri bergerak. Untuk masyarakat kita lakukan tangkinisasi (air bersih) di beberapa daerah dan sudah didistribusikan,” kata Ahmad Luthfi, Rabu, 30 September 2026.
Menurut Luthfi, persoalan kekeringan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan air bersih. Dampaknya terhadap lahan pertanian dan produktivitas pangan juga harus segera diantisipasi.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan para bupati dan wali kota, jajaran pemerintah daerah, serta TNI. Mereka memetakan lahan pertanian yang terdampak dan menentukan kebutuhan intervensi air.
Langkahnya antara lain optimalisasi jaringan irigasi, sumurisasi, dan pipanisasi untuk mengalirkan air ke lahan yang membutuhkan.
“Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset,” ujarnya.
Luthfi menegaskan, pemetaan diperlukan agar intervensi tidak dilakukan secara parsial. Lahan terdampak harus diketahui secara rinci sehingga dukungan air dapat diarahkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan begitu, penanganan kekeringan diarahkan pada dua sisi sekaligus: menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan mempertahankan produktivitas pertanian sebagai penopang ketahanan pangan.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Warga diminta menggunakan air secara hemat karena kebutuhan air bersih meningkat di sejumlah wilayah.
Taj Yasin mengatakan, Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah antisipasi bila kekeringan semakin parah. Salah satunya, mengajukan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemprov juga mendorong percepatan pembangunan dan penguatan tanggul serta bendungan agar lebih banyak air dapat ditampung saat hujan kembali turun.
“Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen,” kata Taj Yasin. (*)
Komentar