BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah dengan membangun budaya gemar makan ikan. Salah satu langkah penting yang ia sebut adalah memperkuat distribusi ikan segar dari wilayah pesisir ke daerah tengah Jawa Tengah.
Sumarno menyampaikan hal itu mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Acara berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 30 September 2026.
Menurut Sumarno, rendahnya konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak semata-mata disebabkan harga atau ketersediaan. Masyarakat yang selama ini lebih terbiasa mengonsumsi daging dan ayam turut menjadi tantangan.
“Yang menjadi problem kenapa konsumsi ikan di Jawa Tengah itu rendah? Karena memang budaya masyarakat Jawa Tengah itu tidak makan ikan. Kuliner kita juga kebanyakan daging,” ujarnya.
Ia mencontohkan masyarakat di wilayah tengah, seperti kawasan Solo dan Boyolali, yang secara turun-temurun belum terbiasa mengonsumsi ikan segar. Ikan yang lebih mudah dijumpai di sana justru dalam bentuk olahan atau awetan.
“Ikan yang ke tengah selalu ikan yang diawetkan, diasinkan. Inilah yang harus kita gerakkan, bagaimana ikan-ikan segar bisa masuk ke tengah Jawa Tengah,” jelasnya.
Sumarno menilai penguatan rantai distribusi menjadi salah satu kunci. Pemerintah, kata dia, perlu melibatkan pelaku usaha perdagangan agar ikan hasil tangkapan dan budidaya dari pesisir lebih mudah menjangkau masyarakat di daerah tengah.
Dari sisi produksi, Jawa Tengah dinilai memiliki potensi perikanan besar. Produksi ikan budidaya disebut mendekati 500 ribu ton, sementara hasil tangkapan berada di kisaran 500 ribu ton. Adapun konsumsi ikan masyarakat Jawa Tengah baru sekitar 400 ribu ton.
“Produksi kita sebenarnya bisa memenuhi. Kita konsumsinya baru 400 ribu ton. Banyak yang keluar, karena dari Jawa Tengah banyak yang diekspor, ada ke Jepang, ada ke Eropa,” katanya.
Sejumlah komoditas, seperti nila, juga masih banyak dipasarkan ke luar daerah atau diekspor. Padahal, di wilayah penghasilnya sendiri, ikan itu belum seluruhnya terserap untuk konsumsi masyarakat.
Sumarno mengatakan, Pemprov Jateng akan mendorong berbagai langkah untuk meningkatkan konsumsi ikan. Salah satunya menjadikan program pemerintah sebagai pintu masuk perubahan pola konsumsi.
Ia menyebut penyediaan makanan dalam berbagai kegiatan pemerintahan dapat mendorong konsumsi ikan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai menjadi instrumen strategis untuk memperluas konsumsi ikan.
“Kalau pintunya adalah program pemerintah, itu yang akan kita jalankan lebih dulu. Kalau ke masyarakat kita lebih kepada sosialisasi, mengimbau, terus juga mengubah kebiasaan. Itu bukan sesuatu yang mudah, butuh proses,” katanya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Murofiq mengatakan, Perpres Nomor 74 Tahun 2026 mengamanatkan gerakan makan ikan sebagai gerakan nasional. Gerakan ini berkaitan dengan pemenuhan gizi, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi.
Konsumsi ikan nasional ditargetkan mencapai sekitar 26,83 kilogram per kapita per tahun pada 2029.
“Kami berharap Jawa Tengah segera mengambil langkah yang fundamental dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan di masyarakatnya. Karena tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah tidak termasuk yang besar dalam skala nasional,” ujar Hanif.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan, implementasi Perpres 74/2026 akan dilakukan lintas kementerian dan lembaga hingga tingkat daerah. Salah satu bentuknya adalah mengintegrasikan konsumsi ikan dalam program MBG.
“Sebagai contoh, hasil ikannya nanti akan diambil oleh MBG. Yang mungkin sebelumnya satu kali seminggu atau satu kali dua minggu, menjadi satu atau dua kali satu minggu,” katanya.
Didit menilai ikan memiliki keunggulan sebagai sumber protein, yaitu harga relatif terjangkau, kandungan protein tinggi, dan ketersediaan yang luas di Indonesia. (*)
Komentar