BeritaWonogiri.com [WONOGIRI] – Simperum Jawa Tengah menjadi sorotan nasional setelah resmi terintegrasi dengan sistem Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Inovasi digital milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dinilai efektif mempercepat penanganan backlog perumahan dan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui penyajian data yang valid dan real time.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III Kementerian PKP dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Rabu (12/2/2026).
Kepala BP3KP Jawa III Kementerian PKP, Aldino Herupriawan, menegaskan integrasi Simperum Jawa Tengah sangat membantu pemerintah pusat dalam memperoleh satu data perumahan yang terbarui.
Menurut Aldino, sistem tersebut memungkinkan proses verifikasi dan validasi data masyarakat berjalan lebih cepat, bahkan terhubung dengan data kependudukan. Keunggulan ini membuat pemerintah pusat tidak lagi harus meminta data secara manual ke setiap kabupaten/kota.
“Datanya dinamis dan selalu diperbarui. Kita bisa langsung mengetahui backlog kepemilikan rumah dan RTLH di Jawa Tengah,” ujarnya.
Data dari Simperum Jawa Tengah menjadi kebutuhan utama dalam mendukung program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Aldino menyebut Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan database perumahan paling lengkap dan inovatif di Indonesia. Sistem tersebut bahkan akan direplikasi dan ditautkan ke platform Klinik PKP milik kementerian.
Dengan langkah ini, data backlog perumahan Jawa Tengah dapat diakses secara legal dan real time oleh pemerintah pusat.
Kepala Disperakim Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyampaikan kerja sama ini memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam penanganan perumahan.
Ia menjelaskan, Simperum Jawa Tengah telah digunakan hingga tingkat desa. Akun sistem sudah terdistribusi ke kabupaten dan desa sehingga pembaruan data berjalan optimal.
“Seluruh progres penanganan RTLH dapat dimonitor setiap saat secara real time,” jelasnya.
Pengembangan sistem ini selaras dengan semangat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dalam memperkuat inovasi sektor perumahan.
Ke depan, integrasi dengan Klinik PKP memungkinkan seluruh tahapan, mulai persiapan hingga pelaksanaan pembangunan rumah, terpantau langsung oleh pemerintah pusat.
Boedyo berharap sinergi ini mempercepat penanganan RTLH sekaligus memperkuat basis data perumahan yang akuntabel. (*)
