Beritawonogiri.com [JAKARTA] – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan pemerintah telah memberi perhatian serius terkait dugaan kekerasan aparat dalam demonstrasi Agustus 2025. Hal ini disampaikan Hasan menyusul desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta penyelidikan menyeluruh.
“Presiden kan memang sudah arahkan, kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa,” ujar Hasan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Pernyataan ini merespons seruan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, mendesak pemerintah Indonesia menekankan pentingnya dialog dalam menghadapi dinamika sosial yang memicu aksi massa.
“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina, dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB.
Ravina juga menekankan bahwa upaya pengamanan publik harus sejalan dengan norma serta standar internasional, agar penegakan hukum tidak menimbulkan pelanggaran baru.
Hasan menambahkan, arahan Presiden sudah jelas agar aparat bekerja profesional dan tidak melampaui kewenangan. Menurutnya, mekanisme internal pemerintah akan memastikan setiap laporan pelanggaran diproses sesuai hukum.
“Prinsipnya, pemerintah tidak menutup mata. Semua pihak yang merasa dirugikan bisa menyampaikan laporan, dan itu akan ditindaklanjuti,” kata Hasan.
Desakan PBB ini menjadi sorotan internasional, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang unjuk rasa dengan tuntutan beragam. Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga hak warga untuk berpendapat, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga.(*)
