BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus bergerak cepat memperkuat sistem distribusi bahan pokok antardaerah guna memastikan harga pangan Jateng tetap berada dalam kondisi stabil dan terjangkau. Langkah strategis ini mewujud nyata dengan mempertemukan ratusan produsen lokal bersama para pembeli besar (offtaker) untuk memperluas jangkauan rantai pasok.
Langkah taktis ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Temu Bisnis Kerja Sama Antardaerah Intra Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kelancaran jalur distribusi logistik antardaerah merupakan kunci utama dalam mengendalikan laju inflasi. Melalui kolaborasi aktif, pemerintah ingin memastikan komoditas krusial seperti beras, cabai, bawang merah, hingga minyak goreng tidak mengalami kelangkaan di pasar tradisional.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah ini sukses melibatkan 99 offtaker dan 111 produsen yang berasal dari 34 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Mereka saling berinteraksi secara aktif untuk menjajaki kontrak dagang yang saling menguntungkan.
“Prinsip rakor ini agar terjadi kerja sama di antara para bupati, produsen, dan offtaker, sehingga ketersediaan serta keterjangkauan bahan pokok penting bagi masyarakat tetap terjaga. Output akhirnya adalah inflasi Jawa Tengah tetap terkendali,” ujar Ahmad Luthfi pada Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2026.
Luthfi membeberkan, performa inflasi Jawa Tengah saat ini sebenarnya berada dalam tren yang sangat baik. Namun, posisi aman ini harus tetap mendapat pengawalan ketat demi mengantisipasi tekanan fiskal serta dinamika geopolitik global yang sewaktu-waktu bisa mengganggu stabilitas pangan nasional.
Sebagai salah satu lumbung pangan penyangga nasional, Luthfi meminta setiap daerah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal terlebih dahulu sebelum mengirimkan surplus produksi ke luar provinsi. Sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus berjalan lebih optimal lewat skema aglomerasi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M Nur Nugroho, menjelaskan bahwa agenda temu bisnis ini merupakan bagian mendasar dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Menurutnya, masalah utama dari fluktuasi harga di pasar sering kali berakar dari jalur distribusi yang terlalu panjang dan tidak efisien.
“Yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari efisiensi distribusi. Kita pertemukan para produsen bahan pangan pokok dengan para offtaker agar tercipta kerja sama perdagangan yang saling menguntungkan,” kata M Nur Nugroho.
Berdasarkan data lantai bursa temu bisnis, komoditas beras menempati urutan tertinggi dari sisi permintaan dengan total 30 peminat, disusul komoditas cabai dengan 25 peminat, dan minyak goreng sebanyak 24 peminat. Sementara dari sisi penyuplai, komoditas cabai mendominasi dengan dukungan dari 33 produsen, diikuti beras dari 28 produsen, serta jagung dari 25 produsen.
Forum ini juga langsung membuahkan hasil nyata lewat penandatanganan sejumlah kesepakatan dagang tertulis. Salah satunya adalah kerja sama pasokan komoditas beras antara BUMP PT Kalingga Makmur Sejahtera asal Kabupaten Jepara dengan Gapoktan Karya Manunggal dari Kabupaten Rembang.
Selain itu, jajaran pemerintah daerah di kawasan Banyumas Raya juga menyepakati komitmen bersama untuk saling menyokong kebutuhan cabai, beras, jagung, bawang merah, hingga minyak goreng secara mandiri.
Dari pemetaan wilayah, Kabupaten Klaten dan Kota Semarang tercatat memiliki potensi kerja sama tertinggi dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan. Di sisi lain, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan tampil sebagai wilayah dengan potensi pasokan komoditas terbesar. Melalui penguatan jaringan ini, Pemprov Jateng optimistis pasokan bahan pangan pokok di seluruh pasar tradisional akan jauh lebih merata. (*)
Komentar