BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menyepakati percepatan pembangunan Jawa Tengah di berbagai sektor strategis. Langkah berani ini bertujuan mengembalikan posisi provinsi ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menyandang kembali predikat sebagai “jangkar Nusantara”.
Komitmen besar tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Keduanya menggelar diskusi intensif di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada hari Senin, 8 Juni 2026.
Menteri Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa Jawa Tengah memegang posisi historis dan strategis yang sangat krusial dalam lini masa perjalanan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah pusat memprioritaskan provinsi ini agar kembali menjadi penopang utama kemajuan Indonesia.
“Saya merasa Jawa Tengah ini penting sekali. Jangkar Indonesia itu sebenarnya Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat juga banyak terjadi di Jawa Tengah,” ujar Rachmat usai pertemuan.
Rachmat menilai provinsi ini memiliki modalitas yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional. Kekuatan tersebut bersumber dari narasi sejarah yang kuat, sektor pertanian yang tangguh, geliat industri, hingga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Dalam kesempatan tersebut, Rachmat meminta paparan langsung dari Gubernur Ahmad Luthfi mengenai peta persoalan mendasar serta potensi wilayah. Dari hasil bedah masalah itu, ia melihat tenaga kerja lokal memiliki karakteristik ulet, produktif, dan cepat beradaptasi dengan dinamika ekonomi.
Namun, Rachmat menggarisbawahi bahwa potensi hebat ini wajib mendapatkan dukungan penuh melalui pemerataan pembangunan yang menyentuh kawasan pedesaan serta wilayah tertinggal.
“Dari penjelasan Gubernur, saya semakin menyadari bahwa pembangunan yang harus dilakukan bukan dari Jakarta, bukan dari Semarang, tetapi dari desa-desa dan kawasan yang paling tertinggal. Ini sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tegas Rachmat.
Selain fokus pada penguatan kapasitas SDM, kerja sama bilateral ini juga membahas percepatan infrastruktur fisik. Pemerintah akan menggenjot proyek jalan, pelabuhan, hingga dry port untuk memperkuat konektivitas logistik dan mendongkrak daya saing daerah di pasar global.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik komitmen pusat. Ia menyatakan bahwa asistensi dan arahan dari Kementerian PPN/Bappenas menjadi suntikan energi penting untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela).
Luthfi menjelaskan, orientasi infrastruktur di era sekarang tidak hanya terpaku pada jalan tol atau akses kendaraan semata. Pemprov Jateng kini juga berfokus penuh pada penguatan sektor pertanian lewat modernisasi infrastruktur sumber daya air.
“Dari luasan lahan sekitar 1,5 juta hektare, Jawa Tengah mampu menghasilkan sekitar 9,5 juta ton gabah pada 2025. Ke depan tantangan kita adalah musim kemarau yang semakin panjang, sehingga kami meminta dukungan agar embung-embung yang ada dapat dimaksimalkan,” urai Luthfi.
Ia mengakhiri dengan penegasan bahwa sinergi hulu-hilir antara pusat dan daerah menjadi harga mati. Tujuannya jelas, agar kue pembangunan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, melainkan mampu merasuk ke seluruh lapisan warga hingga pelosok desa. (*)
Komentar