BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan penghargaan tertinggi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam acara penyerahan 499 sertipikat aset daerah. Prosesi monumental ini berlangsung di Balai Agung, Gedung Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Langkah Gubernur Pemprov DKI Jakarta memberikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi resmi atas kerja cepat dalam pengamanan aset tanah milik daerah berupa Sertipikat Hak Pakai. Melalui percepatan program ini, Pemprov DKI Jakarta kini mengantongi bukti hukum yang kuat atas ratusan lahan strategisnya yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.
“Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN dalam pekerjaannya sehingga terselesaikan dengan baik. Dengan adanya sertipikat aset tersebut kami di Pemprov DKI Jakarta lebih tenang karena memang itulah yang menjadi pegangan kami dalam banyak hal,” ujar Pramono Anung Wibowo, Rabu, 24 Juni 2026.
Penghargaan bergengsi itu diberikan kepada sejumlah instansi penting, di antaranya Kepala Satuan Tugas pada Direktorat Koordinator dan Supervisor Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Penghargaan juga menyasar Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta beserta para Kepala Kantah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran turut menyaksikan langsung prosesi apresiasi tersebut.
Momen penyerahan ratusan sertipikat hak pakai ini terasa semakin krusial lantaran bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 DKI Jakarta. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin secara terbuka memuji konsistensi Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dalam mengawal legalitas tanah negara.
“Ini menjadi kado istimewa bagi Pemprov DKI Jakarta dengan diterimanya 499 sertipikat. Sertipikat tersebut mencakup berbagai aset strategis, seperti kantor pemerintahan, taman, sekolah, puskesmas, sarana olahraga, dan aset daerah lainnya,” ungkap Faisal Syafruddin.
Menurut Faisal, sertipikasi massal ini menjadi tonggak sejarah penting untuk menghadirkan kepastian hukum yang mutlak. Langkah ini sekaligus memperkuat pengamanan fisik dan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) agar terhindar dari sengketa hukum di masa depan.
BPAD menargetkan sinergi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dapat terus berjalan secara berkesinambungan agar sisa target sertipikasi aset tanah milik pemda bisa rampung sesuai jadwal.
Apresiasi tinggi juga dialamatkan kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry, yang dinilai menunjukkan kepemimpinan responsif dalam menuntaskan dokumen pertanahan Jakarta. Dukungan lintas sektoral ini menjadi motivasi besar bagi internal pemprov untuk terus merapikan administrasi wilayah.
“Luar biasa kepada Bu Erry, Kepala Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, kami berharap dukungan ini menjadi sesuatu motivasi kami dalam rangka mengamankan aset DKI Jakarta sebagaimana dari arahan dari Pak Gubernur dan Pak Wamen ATR bahwa kolaborasi yang baik akan menjadikan pengamanan aset DKI itu lebih baik lagi ke depan,” pungkas Faisal Syafruddin. (Nor)
Komentar