Puan Maharani Desak Evaluasi Total Program Makanan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan

Ketua DPR RI Puan Maharani tegaskan pengawasan total Program MBG demi keamanan, kualitas gizi, dan keberhasilan program pemerintah.

Beritawonogiri.com [JAKARTA] – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul kasus keracunan massal di sejumlah daerah. DPR, katanya, akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar program benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya di dapur-dapur MBG atau di sekolah penerima, sehingga bisa terlihat sebenarnya masalahnya ada di mana,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurut Puan, evaluasi yang dilakukan harus menyentuh seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari standar higienitas dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima manfaat. Dengan begitu, akar persoalan dapat ditemukan dengan jelas dan langkah perbaikan bisa dilakukan secara menyeluruh.

“Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Oleh karena itu, keberhasilannya harus dijaga melalui pengawasan ketat dan komitmen penuh dari seluruh pihak. “Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam,” tandasnya.

Kasus keracunan makanan gratis di beberapa daerah sebelumnya memicu keprihatinan publik. Banyak pihak menilai lemahnya standar pengolahan makanan serta pengawasan distribusi menjadi penyebab utama. DPR memastikan akan mendorong perbaikan agar masalah serupa tidak terulang.

Puan menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya sinergi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan makanan. “Keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas. Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” tegasnya.(*)

Komentar