Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi di GOR Jatidiri, Semarang, guna memperkuat sinergi pelaksanaan program Menu Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh daerah.
Sebanyak 4.000 peserta menghadiri kegiatan ini, terdiri dari ahli gizi, bupati dan wali kota, mitra SPPG, serta unsur pemerintah provinsi. Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan dapur MBG agar kejadian keracunan pangan tidak terulang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keamanan pangan tidak boleh ditawar. Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat kebersihan dan pengawasan bahan makanan.
“Harapannya kejadian-kejadian kemarin tidak terulang kembali, karena ini program yang secara struktural harus kita laksanakan,” ujar Ahmad Luthfi, di Semarang, Senin (6/10/2025).
Menurut Luthfi, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.
“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG harus terbuka untuk dicek, minimal bupati atau ibu-ibu PKK meninjau langsung,” tambahnya.
Hingga saat ini, tercatat 1.596 SPPG telah beroperasi di Jawa Tengah dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Luthfi menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi, hingga pengelolaan limbah.
“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Kalau ada kasus, harus ada quick response agar tidak menimbulkan kepanikan,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan untuk memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Ini bukan formalitas. Harus ada inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu, buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” katanya.
Program MBG, lanjut Luthfi, memiliki dampak ekonomi berganda yang signifikan. Selain menyehatkan anak-anak, program ini menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah.
“Program ini multi-efek. Bahan bakunya berasal dari petani dan pelaku UMKM lokal,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional RI, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa secara nasional telah beroperasi lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi.
“Jawa Tengah sudah jauh di depan, dengan capaian 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional,” kata Dadan.
Menurutnya, nilai investasi dari BGN ke Jawa Tengah mencapai Rp 32 triliun per tahun, bahkan melebihi APBD provinsi. Dana tersebut memperkuat sektor pangan lokal dari hulu ke hilir.
“Ini dorongan besar bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” ujarnya.
Ke depan, BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, KLHK, dan Kemendagri akan terus bersinergi memperkuat pengawasan terpadu dan memastikan setiap SPPG menyediakan makanan sehat, bergizi, seimbang, dan aman.
“Kalau semua disiplin, MBG bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi daerah,” tutup Dadan Hindayana.(*)
