BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menargetkan langkah strategis dalam dunia pendidikan nasional. Pihak kementerian meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI untuk merealisasikan rencana transformasi Sekolah Kedinasan STPN (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) menjadi institusi pendidikan vokasi dengan skema ikatan dinas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa perubahan status ini sangat krusial untuk menjamin kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tata ruang. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (14/04/2026).
Langkah Strategis Berbasis Regulasi Baru
Transformasi kelembagaan ini sebenarnya telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi tersebut menetapkan pembentukan Politeknik Agraria STPN yang akan fokus pada penguatan program Sarjana Terapan.
“Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan SDM pertanahan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga berintegritas serta siap kerja sejak awal,” ujar Dalu Agung Darmawan di hadapan pimpinan rapat.
Atasi Kesenjangan Ribuan Formasi Pegawai
Alasan utama di balik urgensi Sekolah Kedinasan STPN menjadi ikatan dinas adalah besarnya kebutuhan tenaga ahli. Dalu membeberkan data mengejutkan terkait Jabatan Fungsional Penata Pertanahan. Saat ini, dari kebutuhan lebih dari 21.000 formasi, pemerintah baru berhasil memenuhi sekitar 4.800 posisi.
Kesenjangan yang signifikan ini diharapkan dapat tertutup melalui lulusan STPN yang langsung terserap ke dalam sistem birokrasi kementerian. Dengan sistem pendidikan berbasis asrama, para taruna juga dididik untuk memiliki disiplin tinggi dan karakter yang kuat sebelum terjun ke lapangan.
Kesiapan Fasilitas dan Performa Anggaran
Politeknik Agraria STPN dinilai sangat siap menghadapi transformasi ini. Institusi pendidikan tertua di bidang pertanahan ini telah dilengkapi laboratorium canggih, mulai dari sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, hingga kartografi.
Selain fasilitas fisik, kinerja finansial STPN juga sangat sehat dengan realisasi anggaran mencapai di atas 97% dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa institusi tersebut memiliki tata kelola yang matang untuk menjadi sekolah kedinasan modern.
Respon dan Catatan Komisi II DPR RI
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyambut baik niat kementerian. Namun, ia mengingatkan agar proses koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian PANRB, dilakukan secara komprehensif.
“Kementerian ATR/BPN perlu mempersiapkan usulan ini secara komprehensif dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses transisinya berjalan lancar,” tutup Aria Bima. (Nor)
Komentar