BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai rangkaian Audit Kinerja ATR/BPN tahun 2026. Langkah ini diawali dengan menggelar Webinar Entry Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja pada Senin (13/04/2026) guna memperkuat pengawasan internal dan memastikan seluruh program kerja berjalan tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa hasil audit merupakan instrumen vital dalam mengevaluasi efektivitas organisasi. Menurutnya, audit berfungsi untuk menguji apakah instansi telah menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal.
Soroti Kelemahan di Level Perencanaan
Dalam arahannya kepada perwakilan unit kerja pusat hingga Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia, Dalu Agung mengungkapkan bahwa temuan audit seringkali berakar dari kualitas perencanaan yang rendah. Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperbaiki kualitas penyusunan program agar lebih logis dan terukur.
“Kita harus memastikan bahwa sebuah program yang dijalankan benar-benar logis, terukur, sesuai dengan target kinerja. Banyak deviasi yang terjadi justru karena perencanaan tidak realistis atau indikatornya tidak jelas, ini yang harus kita koreksikan,” tegas Dalu Agung secara daring.
Prinsip Akuntabilitas Anggaran
Senada dengan Sekjen, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan bahwa proses audit tahun 2026 ini bukan bertujuan untuk mencari kesalahan individu atau unit kerja. Fokus utama Inspektorat Jenderal adalah mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran negara agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Di sini saya tidak mencari kesalahan. Tapi ingin bersama-sama bagaimana mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah kita terima, satu Rupiah pun kita pertanggungjawabkan,” ujar Pudji di hadapan peserta webinar.
Fokus pada Dampak bagi Masyarakat
Pudji mengingatkan bahwa perencanaan dan pengorganisasian adalah pintu masuk utama dalam keberhasilan sebuah program. Tim audit akan melihat secara jeli apakah setiap kegiatan memiliki outcome yang jelas dan bermanfaat bagi publik.
Pertemuan entry meeting ini menjadi ruang koordinasi antara tim audit dari Itjen dengan pihak yang akan diaudit untuk menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup, rencana, serta jadwal inspeksi. Dengan pengawasan ketat sejak dini, Kementerian ATR/BPN optimistis mampu meminimalisir penyimpangan dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan nasional sepanjang tahun 2026. (Nor)
Komentar