BeritaWonogiri.com [BANJARNEGARA] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi aksi nyata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menginisiasi forum diskusi strategis di wilayah Barlingmascakeb. Langkah taktis ini dinilai menjadi momentum krusial untuk mendorong pemerataan pembangunan Jateng secara berkeadilan. Kehadiran forum ini sekaligus menjadi jawaban untuk memangkas ketimpangan angka kemiskinan dan pembenahan infrastruktur antara wilayah selatan dan utara.
Apresiasi tinggi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, di tengah gelaran Rembug Pembangunan wilayah Barlingmascakeb, Senin (18/5/2026). Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan dari lima daerah penyangga selatan, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo.
“Atas nama DPRD, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pagi ini,” tegas Setya Arinugroho di hadapan peserta rembug.
Setya memaparkan bahwa kawasan selatan Jawa Tengah sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang luar biasa melimpah. Mulai dari sektor ketahanan pangan, pasokan energi, destinasi pariwisata, hingga ekosistem ekonomi syariah. Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan kawasan yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat ini masih terseok-seok menghadapi problem kemiskinan ekstrem.
“Kawasan selatan Jateng ini memang memberi kontribusi besar pada problem kita karena posisinya masih berada di bawah rata-rata kemiskinan provinsi,” ungkap Setya jujur.
Oleh karena itu, DPRD mendesak pemanfaatan potensi pangan dan energi tersebut segera dikonversikan menjadi program kerja riil. Sinergi antara ekonomi berbasis pariwisata dan konsep syariah dinilai menjadi instrumen paling rasional untuk mendongkrak pendapatan domestik warga setempat.
Di sisi lain, legislatif ikut menyoroti performa infrastruktur fisik di Jawa Tengah yang terus menunjukkan tren positif. Merujuk data terbaru, tingkat kemantapan jalan di wilayah Jawa Tengah kini telah menembus angka impresif sekitar 97 persen, pencapaian yang bahkan menuai pujian khusus dari pemerintah pusat.
Meski angka statistik menunjukkan hasil optimal, Setya mengingatkan jajaran eksekutif untuk tidak terlena. Dinamika di media sosial sering kali melahirkan tekanan psikologis yang tinggi dari masyarakat terkait isu kerusakan jalan mini di daerah.
“Kita tahu sendiri dinamika di media sosial, masalah infrastruktur selalu menjadi sorotan tajam. Masyarakat luas tidak mau tahu apakah itu kewenangan pusat, provinsi, atau kabupaten. Bagi mereka, jalan harus mulus,” tambahnya.
Menanggapi pandangan legislatif, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa esensi utama dari Rembug Pembangunan ini adalah membalik tradisi baku. Ia menegaskan, perencanaan masa depan Jawa Tengah tidak boleh lagi bersifat top-down atau sekadar disusun dari meja kerja di atas. Sebaliknya, perencanaan wajib menyerap kebutuhan riil dari level desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan bicarakan bersama? Agar ini nanti menjadi policy (kebijakan) kita bersama. Sehingga dalam membangun Provinsi Jawa Tengah bisa setarikan napas,” urai Ahmad Luthfi.
Luthfi menyadari bahwa karakter sosial dan geografis antara kawasan Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) memiliki perbedaan yang mencolok. Perbedaan fundamental inilah yang menuntut pendekatan kebijakan adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan khas masing-masing daerah demi mewujudkan keadilan sosial yang merata. (*)
