BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah progresif untuk menghidupkan kembali roh ekonomi kerakyatan sejak usia dini. Dinas terkait menargetkan implementasi kurikulum Koperasi Jawa Tengah untuk jenjang sekolah dasar hingga menengah atas mulai berlaku serentak pada tahun ajaran 2026/2027 mendatang.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa wilayahnya memiliki rekam jejak historis yang kuat sebagai basis gerakan ekonomi gotong royong. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai nilai-nilai kebersamaan ini wajib ditanamkan secara terstruktur melalui bangku sekolah.
“Dulu kita punya KUD (Koperasi Unit Desa), tetapi banyak yang tidak berkembang karena tidak terkoordinasi dan tidak menjadi pelajaran bagi anak-anak di sekolah. Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar,” ujar Ahmad Luthfi saat menerima laporan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah di kantornya, Rabu (20/5/2026).
Luthfi menjelaskan, terobosan pendidikan ini berjalan selaras dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Intervensi edukasi sejak dini dipercaya mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus mencegah kegagalan tata kelola koperasi seperti masa lalu.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, memaparkan bahwa pihaknya telah menyusun materi secara berjenjang. Langkah ini bertujuan agar beban belajar siswa tetap proporsional dan adaptif terhadap tumbuh kembang mereka.
Pada tingkat sekolah dasar (SD), para guru akan mengenalkan konsep dasar koperasi dan memupuk semangat gotong royong. Memasuki jenjang SMP, materi berkembang pada pemahaman struktur organisasi beserta tugas dan fungsi pengelolaan. Sementara pada tingkat SMA/SMK, fokus pengajaran diarahkan pada praktik kewirausahaan berbasis koperasi.
Pihak pemprov mengonfirmasi rancangan insersi materi ini sudah berada di meja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemerintah daerah menjadwalkan pembahasan lanjutan bersama Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mematangkan regulasi teknis.
“Kami targetkan tahun ajaran baru nanti sudah bisa mulai diterapkan. Awal Juni juga direncanakan akan diluncurkan langsung oleh Gubernur,” kata Bramianto optimistis.
Formulasi kurikulum baru ini bukan produk instan. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah mencatat proses penyusunan draf akademik telah bergulir sejak Oktober 2025 dengan melibatkan partisipasi aktif para guru, akademisi, hingga praktisi lapangan.
Pematangan dokumen final juga telah melewati fase uji sahih melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 5-7 Mei 2026 lalu. Agenda tersebut mengintegrasikan masukan dari Kanwil Kemenag Jateng, Dinas Pendidikan Jateng, hingga pegiat gerakan ekonomi rakyat.
“Tujuannya agar anak-anak memahami sistem ekonomi kerakyatan, belajar bekerja sama, bergotong royong, dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan bersama,” pungkas Bramianto. (*)
Komentar