BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Menjelang satu tahun kepemimpinan di Jawa Tengah, gaya kepemimpinan Ahmad Luthfi ramai mendapat sorotan anggota DPRD Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi dinilai memiliki pendekatan berbeda dibanding kepala daerah lain, dengan minim pencitraan dan lebih menekankan kerja-kerja substansial yang langsung dirasakan masyarakat.
Penilaian tersebut datang lintas fraksi, mulai dari PKS, Golkar, hingga PDI Perjuangan yang merupakan rival politik pada Pemilu 2024 lalu. Mereka sepakat, ukuran kinerja kepala daerah tidak bisa semata dilihat dari seberapa sering tampil di ruang publik.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menegaskan keberhasilan kepemimpinan Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin harus dilihat dari realisasi program.
Menurut Farida, program seperti penurunan angka kemiskinan, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembukaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga insentif guru agama dan pondok pesantren telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pak Gubernur ini model kepemimpinannya bukan pencitraan. Programnya mungkin tidak populer, tapi dampaknya nyata,” ujar Farida, Senin (2/2/2026).
Farida menilai kritik di media sosial merupakan hal wajar. Ia menyebut tidak mungkin seorang pemimpin memuaskan semua pihak.
“Menanggapi netizen tidak ada habisnya. Yang penting program berjalan sesuai rencana dan OPD melaksanakan tugasnya,” katanya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Messy Widiastuti, mengapresiasi pembagian peran Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat penanganan bencana di wilayah Muria hingga Purbalingga. Ia juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang meringankan beban pendidikan.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Padmasari Mestikajati menilai kepemimpinan Ahmad Luthfi tetap efektif meski dihadapkan pada bencana beruntun dan keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana transfer pusat.
Padmasari juga mengapresiasi langkah gubernur menggandeng akademisi dalam riset dan pencegahan bencana, termasuk di wilayah Grobogan. Menurutnya, kehadiran gubernur tidak harus selalu personal, melainkan melalui sistem dan kinerja perangkat daerah. (*)
