BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Langkah hukum tegas ini dinilai sebagai bagian dari penegakan keadilan yang tidak pandang bulu.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ahmad Luthfi usai menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat, 10 Juli 2026. Meski mendukung proses hukum, Luthfi mengaku sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa kepala daerah di wilayahnya tersebut.
Menurut Luthfi, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas harus selalu dimulai dari keteladanan seorang pemimpin di instansi pemerintahan.
“Kita prihatin. Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan bahwa untuk menciptakan clean and good government itu berangkatnya dari pimpinannya. Ikan itu busuknya dari kepala. Artinya, pemimpin harus memberikan contoh dan suri teladan dalam setiap kegiatan,” ujar Luthfi kepada awak media.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik wajib diterapkan oleh seluruh pejabat publik tanpa terkecuali. Hal ini mencakup penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia meminta agar seluruh proses birokrasi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Integritas harus menjadi landasan utama bagi setiap kepala daerah dalam mengemban amanah masyarakat.
“Ini kuncinya. Saya sangat prihatin dan sangat mendukung apa yang dilakukan KPK karena equality before the law, semua sama di muka hukum,” tegas Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Di samping mendukung proses hukum yang berjalan di KPK, Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak akan lumpuh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memberikan pendampingan penuh agar aktivitas pelayanan masyarakat tetap berlangsung normal.
“Siapa pun pemimpinnya yang menghadapi persoalan hukum, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup jalannya pemerintahan di Sukoharjo,” kata Luthfi.
Ia juga menambahkan bahwa pihak provinsi segera menyiapkan langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan pemimpin daerah tersebut. “Nanti akan kita tunjuk pelaksana tugas (Plt) sesuai ketentuan apabila proses hukumnya telah memenuhi persyaratan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis, 9 Juli 2026 malam. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah orang termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
OTT ini diduga kuat berkaitan dengan perkara dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut masih melakukan pemeriksaan intensif dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang terjaring operasi. (*)
Komentar