BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Kantor BPBD Jateng Gelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah. Forum strategis yang mempertemukan unsur pemerintah, BPBD, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya ini berlangsung di Kota Semarang, Rabu, 15 Juli 2026.
Pertemuan ini berfokus pada pembahasan kesiapsiagaan menghadapi bencana, peningkatan kapasitas respons, penguatan sistem klaster, hingga pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana secara terpadu.
Dalam sesi diskusi, para peserta menyoroti meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun sebelumnya diidentifikasi menjadi salah satu penyebab berkurangnya tutupan hutan di sejumlah wilayah.
Kondisi tersebut kini diperparah oleh dampak perubahan iklim global, seperti fenomena El Niño. Dampak nyata dari fenomena ini meliputi berkurangnya ketersediaan air bersih, terganggunya pertumbuhan vegetasi, hingga melonjaknya potensi bencana hidrometeorologi.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, forum membahas percepatan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). Dari total sekitar 8.000 desa yang menjadi target program di Jawa Tengah, saat ini baru sekitar 2.000 desa yang berhasil masuk dalam kategori Destana.
Oleh karena itu, forum merekomendasikan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, perguruan tinggi, serta masyarakat agar pembentukan Destana dapat dipercepat secara merata.
Pada aspek penanganan darurat, peserta menekankan pentingnya penerapan sistem klaster yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, logistik, pangan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan sosial ekonomi. Kejelasan pembagian tugas antarinstansi dinilai menjadi faktor utama dalam mempercepat respons taktis ketika bencana terjadi.
FGD ini juga menegaskan perlunya penyusunan Blueprint Penanganan Kedaruratan Bencana Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman bersama. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas mengenai pembagian peran antara BPBD, OPD, BUMN, BUMD, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, serta komunitas relawan.
Selama ini, belum optimalnya pedoman terpadu menjadi salah satu kendala dalam mengintegrasikan dukungan dari berbagai pihak, khususnya pengalokasian program Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak tumpang tindih.
Pembahasan juga menyasar tantangan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana. Guna mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak, forum mendorong penguatan kemitraan dengan sektor perbankan, pelaku UMKM, serta jaringan sosial masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Jawa Tengah, Boestanoel Arifin, menyampaikan usulan strategis untuk memperkuat kapasitas relawan kebencanaan. Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi relawan secara berkelanjutan.
Selain peningkatan kompetensi, Boestanoel menekankan pentingnya perlindungan konkret bagi relawan yang bertugas di lapangan melalui jaminan asuransi keselamatan kerja.
“Relawan adalah mitra pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sudah saatnya mereka mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan yang terstruktur serta perlindungan berupa asuransi keselamatan ketika bertugas di lapangan,” tegas Boestanoel.
Sebagai penutup, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, di antaranya penyusunan blueprint kedaruratan yang komprehensif, penguatan kapasitas relawan dan komunitas, serta optimalisasi integrasi dana kemitraan lintas sektor. (*)
Komentar