BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat dalam mengatasi dampak kemarau tahun 2026 yang kian meluas dengan menyalurkan bantuan air bersih secara masif. Hingga pertengahan Juli 2026, pasokan bantuan operasional tersebut telah menjangkau sebanyak 81.297 jiwa warga yang tersebar di 15 kabupaten.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pihaknya telah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk bergerak aktif melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Langkah strategis tersebut menjadi dasar utama penanganan agar bantuan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” kata Ahmad Luthfi kepada awak media, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurut Luthfi, data hasil pemetaan dari tingkat daerah tersebut menjadi pijakan krusial bagi pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota. Melalui akurasi data itu, petugas di lapangan dapat segera mengeksekusi berbagai langkah penanganan darurat yang sesuai dengan karakteristik unik masing-masing wilayah.
“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” ujar Luthfi menambahkan.
Berdasarkan data resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 16 daerah kini telah resmi menetapkan status siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, serta Kota Salatiga dan Kota Tegal.
Catatan berkala BPBD menunjukkan bahwa sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026, tim gabungan telah mendistribusikan sebanyak 660 tangki atau setara 3.258.000 liter air bersih. Pasokan ini mengalir untuk menyokong kebutuhan harian 30.378 kepala keluarga di 15 kabupaten terdampak.
Daerah penerima bantuan tersebut mencakup Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan Pemalang.
Penanganan krisis ini berjalan optimal berkat kolaborasi erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, BPBD, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui skema program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Sinergi lintas sektor ini menjadi kekuatan utama demi memastikan hak dasar masyarakat atas air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Sebagai fondasi hukum pencegahan bencana, Pemprov Jawa Tengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sejak 9 Juni 2026. Regulasi ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat respons taktis di lapangan.
Selain menggelar penyaluran air bersih sebagai solusi darurat, Pemprov Jawa Tengah kini tengah memperkuat upaya jangka menengah dan panjang. Program jangka panjang ini difokuskan pada pemeliharaan berkala sumur bor komunal serta penguatan infrastruktur penyediaan air bersih.
Pemerintah juga meningkatkan manajemen logistik, melakukan konservasi sumber daya air secara masif, serta terus mengedukasi masyarakat luas agar menggunakan air secara hemat dan bijaksana. Lewat kombinasi mitigasi fisik dan penguatan regulasi, dampak kemarau diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. (*)
Komentar