Indonesia, sebagai negara yang rawan bencana alam secara geografis, memerlukan perencanaan tata ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana untuk meminimalisir kerugian. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Waka BPN), Ossy Dermawan, saat Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Pengawas DPR RI terkait Pelaksanaan Penanganan Bencana, Rabu (5/11/2025).
Wamen Ossy menegaskan pentingnya tata ruang dalam semua tahap penanganan bencana. “Pada tahap pra-bencana, tata ruang berperan dalam pencegahan, penegakan, dan mitigasi bencana. Pada tahap pasca bencana, tata ruang menjadi acuan untuk rekonstruksi. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang (RTR) harus berbasis mitigasi risiko bencana,” ujarnya di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Jakarta.
Salah satu contoh implementasi adalah penyusunan Peta Zona Rawan Bencana di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang menjadi masukan revisi RTR. Peta ini dibuat dengan cara overlay berbagai peta bahaya dan potensi bencana, menghasilkan empat zona: zona pengembangan, zona pengembangan terbatas, zona sangat terbatas, dan zona terlarang.
“Output Peta Zona Rawan Bencana ini harus diikuti oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Palu. Ini adalah perencanaan tata ruang berbasis disaster risk reduction yang nyata,” jelas Wamen Ossy.
Ketua Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengumpulkan menteri dan pejabat lembaga terkait untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi bencana yang kerap terjadi setiap akhir tahun. Dia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor.
“Dampak bencana tidak hanya kerugian materiil seperti rusaknya bangunan, tetapi juga kerugian non materiil seperti hilangnya nyawa, trauma psikologis, dan gangguan sosial ekonomi. Diperlukan komando operasi terpadu yang mampu mengintegrasikan penanganan bencana secara efektif,” tegas Cucun Ahmad.
Dalam Raker tersebut, Wamen Ossy didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Jonahar, serta pejabat tinggi lain dari Kementerian ATR/BPN.(*)
