BeritaWonogiri.com [SALATIGA] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta perguruan tinggi tidak berhenti pada penelitian akademis, tetapi terlibat langsung hingga tingkat desa dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan Jawa Tengah bersama pemerintah daerah. Dorongan itu muncul di tengah tren penurunan angka kemiskinan di provinsi tersebut.
“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” kata Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.
Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendorong penanganan kemiskinan Jawa Tengah secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi dinilai punya peran strategis karena dapat menyumbangkan riset, data, keahlian, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hingga 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Sebanyak 49 perguruan tinggi terlibat pada 2025, lalu bertambah 74 pada 2026.
Kolaborasi itu antara lain dijalankan lewat Program Kecamatan Berdaya, yang melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Bentuk keterlibatannya mencakup kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Menurut Luthfi, pengentasan kemiskinan harus menyentuh persoalan mendasar yang saling berkaitan, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga kemampuan ekonomi keluarga.
“Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah berupaya menggeser pendekatan penanggulangan kemiskinan dari bantuan sosial semata menuju pemberdayaan yang membuat masyarakat mandiri secara ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin seusai kegiatan.
Menurutnya, strategi pemberdayaan perlu ditopang akses pendidikan, permodalan, tanah, serta ekosistem ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Secara nasional, pemerintah memprioritaskan lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam Rakornas tersebut, perguruan tinggi juga mendeklarasikan komitmen penyediaan beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027. Komitmen itu melibatkan UKSW, Udinus, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.
Berdasarkan laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan berharap kolaborasi ini mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. (*)
Komentar