BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, secara terbuka memuji sistematika penataan database perumahan Jateng. Langkah taktis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merapikan data dinilai menjadi yang terbaik, sekaligus membuat provinsi ini paling siap menjalankan skema pusat dalam mewujudkan Program Kolosal Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Fahri Hamzah saat menggelar kunjungan kerja bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, di ruang kerja Wagub Jateng, Senin (18/5/2026). Fahri menegaskan bahwa validitas basis data menjadi kunci utama agar eksekusi regulasi teknis dari pemerintah pusat dapat berjalan tanpa hambatan.
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database-nya paling bagus. Ke depan dengan memperkuat basis data yang ada begitu kelembagaannya, regulasi teknisnya nanti disiapkan oleh pemerintah, Jawa Tengah bisa menjadi yang paling cepat,” ujar Fahri Hamzah usai pertemuan tersebut.
Mengubah Wajah Kota dan Memotong Angka Backlog
Fahri menjelaskan, kehadiran Kementerian PKP ke daerah adalah untuk mengonsolidasikan rencana besar pemerintah. Skema 3 juta rumah merupakan proyek kolosal dan masif yang bertujuan mengonversi wajah kota-kota di seluruh Indonesia. Jawa Tengah sendiri memiliki angka backlog yang relatif tinggi, namun kehadiran sistem data yang matang diyakini mampu mempercepat penataan kawasan.
Lebih lanjut, Fahri menyoroti kelemahan nasional selama ini yang cenderung menonjolkan program bantuan karena salah sasaran data. Padahal, banyak masyarakat yang sebenarnya mampu membeli rumah secara mandiri, asalkan mendapatkan skema cicilan murah jangka panjang.
“Rumah adalah produk sosial, bukan produk komersial. Tugas pemerintah adalah menurunkan harganya serendah mungkin dan mengatur mekanisme supaya rakyat bisa membeli dengan harga paling murah dan tenor paling panjang. Itu yang lagi kami desain sekarang,” tegas Fahri.
Respons Pemprov Jateng: Sajikan Data Riil Desil 1 Sampai 4
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maemoen—yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi—menyatakan kesiapan penuh Pemprov Jateng untuk menyukseskan program pusat tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menggarisbawahi bahwa penanganan backlog di Jateng difokuskan secara akurat untuk masyarakat tidak mampu pada kategori Desil 1 sampai Desil 4.
“Data ini yang kami olah dan kami berikan kepada pemerintah pusat sehingga tertarik dengan Jawa Tengah. Karena angka 1 juta itu benar-benar ini yang Desil 1 sampai 4,” urai Gus Yasin.
Berdasarkan data akhir Triwulan I Tahun 2026, sisa backlog perumahan untuk Desil 1-4 di Jateng tercatat sebesar 1.051.656 unit. Sementara itu, total backlog kumulatif berdasarkan data MyPKP dari Desil 1 hingga 10 mencapai sekitar 6,6 juta unit. Kondisi ini yang menurutnya membutuhkan intervensi masif dan berkelanjutan dari lintas sektor.
Target Penanganan dan Akses Pembiayaan Murah
Pemprov Jateng tercatat agresif melakukan intervensi melalui APBD. Pada tahun 2025, penanganan rumah swadaya sukses menyentuh 17.510 unit, dan tahun 2026 ini ditargetkan bertambah 5.000 unit. Sinergi dengan program BSPS Kementerian PKP bahkan melonjak tajam dari 7.352 unit di tahun 2025 menjadi 30.000 unit hingga Mei 2026.
Di sektor pembiayaan, Jateng menempati posisi elite nasional. Realisasi KPR FLPP sepanjang tahun 2025 mencapai 24.470 unit (Rp2,9 triliun), menempatkan Jateng di peringkat kedua nasional. Sementara untuk periode Januari-April 2026, realisasi pembiayaan skema FLPP sudah mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar.
Inovasi Gerakan “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”
Tidak hanya skema perbankan, Gus Yasin membeberkan jurus jitu Jateng lewat pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan BPHTB sebesar 100 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan PBG Rp0 telah terealisasi sebanyak 14.123 unit, sedangkan pembebasan BPHTB mencapai 1.320 unit.
Langkah ini diperkuat melalui gerakan daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni” lewat program inovatif “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”. Program prioritas ini mencakup KPR FLPP bunga 5 persen DP 1 persen, Program Oemah Lestari berkonsep green building, peningkatan kualitas RTLH, hingga pembangunan Rumah Apung untuk kawasan pesisir terdampak rob. (*)
