BeritaWonogiri.com [WONOGIRI] – Komisi VIII DPR RI tengah berjuang agar beaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 tidak sampai menembus Rp100 juta. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Endang Maria Astuti, SAg, SH, MH pada Halaqah Keuangan Haji yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Jumat, 17 November 2023), di Golden Resto Wonogiri, Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri.
Seperti diberitakan di laman www.kemenag.go.id, Rabu, 15 November 2023, Kementerian Agama menyampaikan usulan awal Beaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M ke Komisi VIII DPR dengan rata-rata sebesar Rp105 juta.
Endang menuturkan beaya haji pasti ditentukan sebelum pemberangkatan dan pembahasan mepet karena informasi yang masuk juga sangat mepet. “Adanya sosialisasi BPKH ini untuk menepis hal-hal yang tidak baik. Saat ini ada 241.000 kuota haji. Saya berharap tambahan ini tidak mengganggu pembahasan. Untuk besok tidak ada sapu jagad lagi,” kata Endang.
Baca juga: Ngopi: Ngobrol Pendidikan Islam. Yuk Matikan HP Di Jam Belajar
Legislator asal Wonogiri ini, mengusulkan untuk kekurangan beaya haji bisa diangsur untuk meringankan calon jemaah haji. Pada kegiatan halaqah terkait Keuangan Haji dan Manajemen Pelayanan BPKH yang efektif, transparan dan berintegritas bersama mitra strategis BPKH itu hadir pula dua narasumber yaitu anggota Bidang SDM, Pengadaan dan Umum, Perencanaan dan Pengkajian BPKH, Dr Sulistyowati, ME, WMI, CFP dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, H Hariyadi, SAg, MSi.
Sulistyowati menuturkan, beaya haji semakin naik karena nilai tukar mata uang rupiah yang semakin melemah. Dia menambahkan, kurs naik terus hingga dua kali lipat sehingga kesannya lebih mahal.
“Saudi Arabia sekarang fokus bisnis di haji dan umroh karena harga minyak sekarang jatuh. Di sana sekarang sudah ada Kementerian Khusus Haji. Mulai dari bis, catering, hotel diakuisisi oleh Pemerintah Saudi yang dulunya dikelola swasta,” ujar Sulis.
Menurut dia, BPKH melakukan sosialisasi sekarang beralih ke sosial media dan langsung kepada masyarakat. “Kami berharap lewat sosialisasi langsung ini, ada getok tular bisa di follow up BPKH,” imbuhnya.
Sulis mengemukakan pengelolaan keuangan haji dulu dikelola Kemenag. Sejak tahun 2017 untuk uangnya dikelola oleh BPKH namun untuk urusan haji itu masih di Kemenag. “Tugas BPKH itu mengembangkan dana nilai manfaat, memberikan subsidi atau menutup yang saat ini waiting list,” tambahnya.
Dia menuturkan dalam pengelolaan keuangan haji selalu di audit dengan hasil WTP (wajar tanpa pengecualian). “Kami juga ada aplikasi yang terhubung dengan Kemenag yang dari itu kita bisa melihat berapa orang yang mendaftar haji sehingga selalu terkontrol ketika ada uang masuk dan data yang masuk,” ujarnya.
Sedangkan Haryadi pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya mengangsur beaya haji. Dia mengajak masyarakat untuk bersyukur karena di Indonesia sarana dan prasarana sudah sangat didukung oleh pemerintah, sehingga memberikan kemudahan bagi para jamaah haji dibanding dengan negara lain.
“Di aplikasi Pusaka Kemenag bisa melihat jemaah akan berangkat pada tahun berapa. Untuk kepastiannya masih menunggu keputusan. Kalau masih kesulitan silahkan ke Kemenag di seksi haji,” ucap Haryadi.
Haryadi menyampaikan dalam hal penyelenggaraan haji, Kemenag berharap setiap individu mendapatkan pembekalan yang cukup. “Kalau porsinya hanya enam kali ya memang kurang. Namun Kemenag sudah memprogramkan manasik sepanjang tahun yang dilakukan di KUA-KUA yang ada di kecamatan,” jelasnya. (Heris)
Komentar