BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membidik Desa Kepyar, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai laboratorium pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Melalui pendekatan Project Based Learning (PBL), desa dengan 4.400 penduduk tersebut dikeroyok lintas sektor agar mampu mandiri dan tidak sekadar menerima bantuan.
Program yang dijalankan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jateng ini menggabungkan kekuatan pemerintah, perguruan tinggi, BUMD, perangkat daerah, hingga masyarakat. Desa Kepyar dipilih sebagai lokus Program Desa Dampingan untuk menguji pola penanganan kemiskinan yang terpadu.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama agar desa kategori miskin dapat berkembang dan memiliki daya saing.
“Ini merupakan kebersamaan atau kolaborasi yang diberikan pemerintah, Pak Rektor, dan beberapa universitas. Kita keroyok desa-desa yang kategori miskin. Harapannya, desa-desa itu bisa naik kelas, tidak miskin lagi, dan mampu bersaing dengan desa lain,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis, 20 Agustus 2026.
Luthfi menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak boleh berhenti pada bantuan ekonomi semata. Pendidikan harus menjadi fondasi utama karena peningkatan kualitas sumber daya manusia menentukan kemampuan masyarakat keluar dari jerat kemiskinan secara permanen.
“Pengentasan kemiskinan itu basisnya adalah layanan dasar yaitu pendidikan. Saya berharap terobosan kreatif ini bisa mereduksi jumlah desa termiskin di tempat kita,” ujarnya.
Masyarakat Desa Kepyar sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan buruh tani. Desa ini memiliki modal aset berupa 596 hektare lahan pertanian, delapan kelompok tani, 12 UMKM, serta 15 pedagang mikro.
Selain pertanian, Kepyar menyimpan potensi wisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan ini memiliki destinasi agrowisata semangka dan melon, river tubing, Air Terjun Sanginan, hingga Watu Lumbung.
Pengembangan wisata tersebut diarahkan agar masyarakat sekitar memperoleh manfaat langsung melalui usaha kuliner, perdagangan, jasa pengelolaan wisata, hingga produk UMKM lokal.
Pendampingan PBL di Desa Kepyar tidak hanya menyasar sektor ekonomi dan pertanian. Persoalan kesehatan, pemenuhan gizi, rumah tidak layak huni, sanitasi, serta literasi dan inklusi keuangan turut menjadi sasaran perbaikan.
Pola ini mengubah pendekatan pengentasan kemiskinan dari karitatif menjadi pemberdayaan. Bantuan tetap diberikan untuk kebutuhan dasar, tetapi warga dipersiapkan agar memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan secara mandiri.
“Tentu perlu kebersamaan antara universitas, masyarakat, BUMD, dan dinas terkait untuk ikut turun sehingga masyarakat lebih berdaya dan tidak kembali miskin,” imbuh Luthfi.
Pemprov Jateng berharap penetapan Desa Kepyar sebagai laboratorium pengentasan kemiskinan ini menghasilkan bukti nyata. Jika berhasil, pola pendampingan di Kepyar akan menjadi rujukan resmi untuk dikembangkan di desa-desa lain di Jawa Tengah. (*)
Komentar