Beritawonogiri.com [SURAKARTA] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya membangun sistem pendidikan yang adil dan terbuka di wilayahnya dalam acara Gubernur Menyapa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Surakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam dialog dengan pelajar, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat, ia menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan tanpa praktik yang merugikan siswa.
Salah satu sorotan utama adalah sistem zonasi sekolah. Perwakilan KNPI Jawa Tengah mengungkapkan keluhan terkait dinamika zonasi yang dilihatnya masih menimbulkan kendala pada tahun ajaran baru. Menanggapi hal itu, Luthfi menegaskan bahwa kebijakan zonasi merupakan aturan nasional, namun penerapannya di Jawa Tengah harus dijalankan secara jujur dan tanpa praktik titip-menitip.
“ Itu kebijakan pusat. Tapi saya tegaskan, di Jawa Tengah tidak ada titip-menitip siswa atau no jasa penitipan,” ujar Luthfi. Ia menegaskan bahwa tujuan zonasi adalah pemerataan kesempatan belajar bagi semua anak, bukan mempersulit akses pendidikan.
Dalam forum yang sama, Rafa Febrian Wicaksono, siswa SMKN 5 Surakarta, melontarkan pertanyaan terkait langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di daerah pinggiran. Gubernur menjelaskan bahwa Pemprov telah menyiapkan sejumlah program pemerataan akses, termasuk Sekolah Garuda dan Sekolah Keberbakatan, serta inisiatif Sekolah Kemitraan yang mengalokasikan pembiayaan bagi 5.004 siswa di sekolah swasta pada tahun ini.
“Kita siapkan 5.000-an anak-anak miskin ekstrem yang putus sekolah. Kita tempelkan di sekolah-sekolah swasta yang sudah terprogram,” jelas Luthfi terkait program Sekolah Kemitraan. Ia menekankan bahwa program-program tersebut dirancang untuk memperluas peluang pendidikan tanpa membebani keluarga.
Selain itu, Luthfi menegaskan bahwa semua SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah gratis, dan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun di sekolah-sekolah negeri. “Program pendidikan gratis itu sudah diawasi dewan pengawas. Jangan coba-coba menarik iuran, karena itu melanggar aturan. Semua biaya pendidikan di SMA/SMK negeri di Jawa Tengah gratis,” katanya.
Gubernur menambahkan bahwa upaya memperluas akses pendidikan tidak hanya berhenti pada ketersediaan sekolah, tetapi juga mencakup bantuan sosial pendidikan untuk transportasi dan akses kuota internet. “Intinya, kami ingin memastikan bahwa semangat pendidikan gratis benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa tanpa terkecuali,” ungkapnya, menegaskan komitmen Pemprov terhadap kualitas dan akses pendidikan yang merata.
Kegiatan Gubernur Menyapa dihadiri oleh para pejabat daerah, kepala dinas pendidikan, serta sejumlah tokoh masyarakat. Upaya ini dinilai sebagai bagian dari strategi komunikasi publik untuk membangun kepercayaan dan transparansi terkait kebijakan pendidikan yang berdampak luas bagi rakyat Jawa Tengah. Penekanan pada evaluasi berkala dan akuntabilitas diharapkan menjaga konsistensi implementasi program-program pendidikan di tingkat daerah.(*)
Komentar