BeritaWonogiri.com [UNGARAN] – Harga cabai merah yang menembus Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu per kilogram menambah tekanan biaya usaha pedagang makanan dan pengusaha katering.
Untuk menahan dampaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bersama Bank Indonesia mempertemukan petani, pedagang, dan pemerintah melalui intervensi harga pangan. Pemprov juga menyiapkan langkah antisipasi dampak El Nino.
Upaya itu diwujudkan lewat aksi peduli pedagang, petani, dan masyarakat di Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, Kompleks Tarubudaya, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menyasar pedagang warung, pengusaha katering, petani, dan masyarakat di Kabupaten Semarang serta Kota Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, intervensi dilakukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan bahan pokok tersedia dan terjangkau. Pemerintah menggandeng Bank Indonesia, Perum Bulog, dan petani agar rantai pasok pangan berjalan lebih efektif.
“Ini bentuk intervensi. Kita gandeng Bulog, kita gandeng BI, kita gandeng para petani. Jadi, kita pertemukan antara pedagang, petani, dan pemerintah untuk bersama-sama melakukan penetrasi harga, menjaga inflasi, serta ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok,” kata Ahmad Luthfi seusai membuka dan meninjau kegiatan tersebut.
Menurut Luthfi, kolaborasi diperlukan agar pengendalian harga tidak hanya berlangsung di satu wilayah, tetapi juga menjangkau daerah lain di Jawa Tengah.
“Kerja kolaboratif ini yang dijadikan sebagai role model, sehingga Jawa Tengah tetap menjadi provinsi yang inflasinya terkendali. Tidak hanya di Semarang, tetapi juga daerah lain agar inflasi kita terjaga,” ujarnya.
Dampak kenaikan harga pangan dirasakan langsung pelaku usaha kecil. Joko, pedagang nasi goreng, mengaku harga cabai yang tinggi dalam dua pekan terakhir cukup menyulitkan usahanya. Di tengah kenaikan biaya bahan baku, ia harus tetap menjaga harga jual agar pelanggan tidak beralih.
Joko memanfaatkan kegiatan ini untuk membeli cabai dengan harga lebih rendah.
“Ini baru beli cabai 3 kilogram. Harga cabai di pasaran terakhir beli Rp 65 ribu, di sini dapat Rp 45 ribu. Biasanya untuk membuat sambal saya butuh 5 kilogram untuk satu minggu. Sangat membantu sekali,” kata Joko.
Dengan harga Rp 45 ribu per kilogram, Joko menghemat Rp 20 ribu per kilogram dibandingkan pembelian terakhirnya sebesar Rp 65 ribu.
Manfaat serupa dirasakan Dari, pengusaha katering yang telah menjalankan usahanya selama 12 tahun. Menurut Dari, kenaikan harga bahan pokok, terutama beras dan ayam, berpengaruh langsung pada biaya operasional. Menaikkan harga menu bukan perkara mudah karena pelanggan berisiko beralih.
“Kalau kita naikkan harga, pelanggan tidak mungkin karena bisa lari. Jadi, program ini sangat membantu. Yang berpengaruh bagi kami itu harga ayam dan beras,” ujarnya.
Ia mencontohkan, beras yang di pasaran dijual sekitar Rp 14 ribu hingga Rp 15 ribu per kilogram bisa dibeli di kegiatan ini seharga Rp 11 ribu per kilogram.
Selain menekan harga saat ini, Pemprov Jateng mengantisipasi risiko kekeringan akibat El Nino yang dapat mengganggu produksi pertanian. Dalam kegiatan itu, bantuan beras disalurkan kepada masyarakat, sedangkan petani menerima dukungan berupa sarana perpipaan dan rumah burung hantu.
Pemerintah juga mendorong penyesuaian pola tanam sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah agar produksi pangan tetap terjaga.
“Pola tanam petani juga disesuaikan dengan program dari Distannak. Karena El Nino inilah maka kita harus mempunyai ide kreatif dalam rangka pengendalian bahan pokok penting di wilayah kita dari hulu sampai hilir,” kata Luthfi.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, produksi padi Jawa Tengah selama Januari-Oktober 2026 diperkirakan mencapai 8,4 juta ton gabah kering giling (GKG), setara sekitar 4,9 juta ton beras. Produksi cabai diperkirakan 404,91 ribu ton dan bawang merah 408,76 ribu ton.
Melalui kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, petani, dan pelaku usaha, intervensi harga diharapkan tidak berhenti pada transaksi pasar murah. Upaya dari hulu hingga hilir dinilai diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan dan mengurangi dampak gejolak pangan terhadap pengeluaran rumah tangga serta usaha kecil. (*)
Komentar