BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengakselerasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Jawa Tengah sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Hingga saat ini, sebanyak 5.503 unit gedung koperasi telah memasuki tahap pembangunan dari total 8.523 koperasi yang resmi berbadan hukum. Langkah masif ini memposisikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan progres pembangunan koperasi terbanyak kedua di tingkat nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di akar rumput.
Capaian Signifikan Pembangunan KDKMP di Jawa Tengah
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, mengungkapkan bahwa progres di lapangan menunjukkan tren positif. Dari ribuan koperasi yang terdaftar, sebanyak 5.887 unit telah berhasil memetakan lokasi pembangunan gedung secara presisi.
“Dari jumlah tersebut, 5.503 koperasi sudah dalam tahap pembangunan, dan 1.456 unit di antaranya telah rampung 100 persen,” ujar Eddy di Semarang, Jumat (10/4/2026). Prestasi ini menjadi bukti keseriusan Jateng dalam mengimplementasikan instruksi pusat terkait penguatan ekonomi desa.
Kontribusi Nyata: Dari Makan Bergizi Gratis hingga Stabilitas Pangan
Eksistensi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak sekadar bangunan fisik. Keberadaannya kini mulai berdampak langsung pada dompet warga. Saat ini, puluhan koperasi telah aktif terlibat sebagai penyedia bahan pangan untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, kolaborasi strategis dengan Perum Bulog dalam Gerakan Pangan Murah telah mencatatkan nilai transaksi yang fantastis, mencapai sekitar Rp9,5 miliar. Peran ini krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama saat menghadapi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran.
Dukungan Pusat dan Potensi Budaya Lokal
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, memberikan apresiasi tinggi saat beraudiensi dengan Gubernur Jateng. Menurutnya, budaya gotong royong dan berkoperasi yang sudah mengakar di Jawa Tengah adalah modal utama yang tidak dimiliki semua daerah.
“Potensi di Jateng sangat besar. Kebijakan ini merupakan prioritas Presiden, sehingga sinergi lintas sektor antara Pemda, TNI, hingga BUMD harus terus diperkuat,” tegas Erwin.
Arahan Gubernur: Adaptif dan Berbasis Kearifan Lokal
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa pengembangan KDKMP harus dikelola dengan manajemen yang serius namun tetap fleksibel. Luthfi mewanti-wanti agar model pengembangan tidak dipukul rata atau dipaksakan secara seragam di seluruh wilayah.
“Pengembangan harus adaptif terhadap kondisi daerah. Tidak boleh dipaksakan satu desa satu koperasi jika memang situasinya tidak memungkinkan. Kita harus menyesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing,” kata Luthfi.
Pendekatan fleksibel ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Dengan penguatan kelembagaan yang matang, KDKMP diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan mampu menjawab tantangan ekonomi global dari tingkat desa. (*)
