Beritawonogiri.com [JAKARTA] – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menegaskan pentingnya nilai etik, empati, dan simpati dalam setiap langkah politik, termasuk terkait hak keuangan dan tunjangan anggota dewan. Hal itu disampaikan melalui unggahan resmi akun Instagram @pdiperjuangan pada Sabtu (30/8).
Dalam keterangannya, Fraksi PDIP menilai bahwa politik tidak cukup hanya dilandasi kesepakatan dan rasionalitas semata. Politik harus melekat pada nilai-nilai kemanusiaan agar tidak kehilangan makna di tengah kehidupan rakyat.
“Yang harus melekat dalam politik di setiap waktu adalah etik, empati, dan simpati,” tulis pernyataan resmi Fraksi PDIP.
Fraksi PDIP menegaskan bahwa sikap terhadap tunjangan DPR tidak boleh sekadar diukur dari legalitas atau kesepakatan antar fraksi. Lebih dari itu, perlu ada kesadaran untuk menimbang kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.
“Dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, sementara perekonomian rakyat serba sulit, apakah patut DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” lanjut pernyataan itu.
Pimpinan Fraksi PDIP DPR juga menekankan perlunya anggota fraksi memiliki sense of crisis serta sikap tepo sliro. Hal ini menjadi pengingat agar wakil rakyat senantiasa mawas diri karena DPR adalah etalase yang selalu terbuka bagi penilaian masyarakat.
“Atas pertimbangan itu, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lain yang di luar batas kepatutan. Semua ini menjadi pelajaran bagi kami ke depan,” tegas pernyataan resmi tersebut.
Fraksi PDIP pun menutup dengan ajakan agar seluruh anggota DPR menjaga kepercayaan rakyat dengan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, demokrasi bisa tumbuh sehat dan bermartabat.(*)
