BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi memulai langkah strategis dalam merancang Anggaran 2027. Melalui pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), kementerian ini berkomitmen memperkuat efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa penyusunan Anggaran 2027 harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh publik. Ia meminta setiap unit kerja memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki output yang besar dan nyata.
“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” tegas Dalu Agung Darmawan saat membuka rapat koordinasi secara daring, Senin (06/04/2026).
Penyempurnaan Nomenklatur dan Realitas Lapangan
Dalu mengimbau agar perencanaan dalam Anggaran 2027 mencakup kerangka acuan kerja yang selaras dengan prioritas kinerja di lapangan. Ia menyoroti pentingnya ketertiban struktur, logika berpikir, dan kewajaran pembiayaan dalam setiap usulan yang diajukan.
Proses evaluasi ini akan berlangsung secara intensif hingga 13 April 2026. Fokus utamanya adalah mengkaji ulang kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan serapan anggaran. Targetnya adalah menciptakan struktur penganggaran yang lebih realistis dan akuntabel.
“Seluruh prosesnya harus menghasilkan keseluruhan yang lebih efisien, lebih realistis dan akuntabel,” tambah Dalu.
Pembaruan Sistem yang Sudah Kedaluwarsa
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, dalam laporannya mengungkapkan bahwa banyak komponen KRO dan RO sejak tahun 2025 sudah dianggap out of date atau tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan. Hal inilah yang mendasari perlunya perubahan struktur yang signifikan untuk tahun 2027.
“Dengan pembahasan ini, kami yakini ini berpotensi mengalami perubahan terhadap struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang kita sadar secara detail tanpa ada keragu-raguan,” pungkas Andi Tenri Abeng.
Rapat yang diikuti oleh sekitar 100 pegawai perwakilan unit kerja pusat ini diharapkan mampu melahirkan peta jalan keuangan yang tangguh, memastikan transformasi agraria dan tata ruang tetap berjalan meski di tengah tantangan ekonomi dunia. (Nor)
