BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) menjadi fokus utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mempercepat penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai dasar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan ILASPP yang digelar ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Kamis (29/01/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan difokuskan pada evaluasi capaian program ILASPP sepanjang tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta detail yang dibutuhkan pemerintah daerah. Menteri Nusron menegaskan bahwa keterbatasan peta skala besar masih menjadi tantangan dalam penyusunan RDTR.
Menurutnya, pada 2024, peta skala 1:5.000 baru berhasil diselesaikan untuk wilayah Pulau Sulawesi dan baru dapat dimanfaatkan pada pertengahan 2025. Sementara itu, kebutuhan RDTR terus meningkat seiring target percepatan perizinan dan pembangunan di daerah.
Peta skala 1:5.000 dinilai memiliki peran strategis karena mampu menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, serta berbagai bidang lainnya. RDTR yang disusun berbasis peta tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ketiadaan peta detail ini disebut masih menjadi kendala utama pemerintah daerah.
Program ILASPP mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah penandatanganan perjanjian pinjaman dengan World Bank. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2026, program ini juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, mengapresiasi dukungan ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia menilai keterlibatan dalam ILASPP akan mempercepat penyelesaian konflik lahan sekaligus meningkatkan valuasi tanah. Ke depan, rapat lanjutan akan digelar untuk mematangkan pelaksanaan ILASPP tahun 2026. (Av)
Komentar