BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Maraknya kasus kekerasan seksual yang melanda sejumlah lembaga pendidikan keagamaan memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa langkah hukum semata tidak akan mampu memutus mata rantai kekerasan pesantren Jateng. Pemerintah membutuhkan komitmen dan gerakan kolektif nyata yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, hingga aparat penegak hukum.
“Tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Kita harus saling asah dan asuh. Seluruh tokoh masyarakat perlu dikumpulkan untuk menyadarkan kembali agar kejadian kekerasan tidak terulang,” kata Luthfi secara tegas usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat NU di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Sabtu 30 Mei 2026.
Menurut Luthfi, aparat kepolisian memang memegang kendali penuh atas proses hukum terhadap pelaku kejahatan. Meski demikian, upaya pemulihan korban serta perbaikan sistem pengawasan di lingkungan pondok pesantren memerlukan intervensi dan kepedulian banyak pihak agar lingkungan belajar kembali steril dari predator seksual.
Sebagai langkah nyata, Ahmad Luthfi mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi intensif dengan Ketua PWNU Jawa Tengah, KH Abdul Ghaffar Rozin. Pertemuan tersebut khusus membahas langkah-langkah strategis dan preventif untuk membentengi pesantren dari segala bentuk tindakan asusila dan perundungan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan merangkul kementerian terkait, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Kolaborasi besar ini bertujuan memperkuat sistem pengawasan serta membangun regulasi perlindungan anak yang jauh lebih ramah dan aman di dalam lingkungan institusi keagamaan.
“Kekerasan yang terjadi di sejumlah pesantren harus menjadi evaluasi bersama. Jangan sampai kasus-kasus seperti ini terus berulang dan merugikan masa depan generasi muda kita,” tambah Luthfi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyatul Mutmainah, menyatakan komitmen penuh organisasinya untuk terus mengawal isu ini. Srikandi Nahdliyin ini menegaskan Fatayat NU akan tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Tazkiyatul menilai, keberanian korban maupun saksi mata untuk melaporkan tindak kejahatan menjadi kunci utama dalam meruntuhkan tembok impunitas pelaku kekerasan seksual di dunia pendidikan.
“Kami terus mengedukasi masyarakat agar berani bersuara ketika melihat, mengetahui, atau menjadi korban kekerasan. Terutama kekerasan seksual, karena ini adalah tugas kemanusiaan kita bersama,” ujar Tazkiyatul.
Wakil Wali Kota Tegal tersebut juga memastikan kesiapan seluruh kader Fatayat NU Jawa Tengah untuk menyokong program pemerintah daerah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Sinergi masif ini diharapkan mampu mengembalikan marwah pesantren sebagai ruang peradaban yang aman, nyaman, dan bebas dari cengkeraman kekerasan. (*)
Komentar