Beritawonogiri.com [KUDUS] – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi atas komunikasi dan sinergi efektif dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni di daerah. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke rumah bantuan program CSR PT Djarum di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis (6/11/2025).
“Saya senang sekali. Komunikasi antara Pak Gubernur dan jajaran di bawahnya dengan Kementerian Perumahan sangat baik. Tiktok-nya jalan, koordinasinya cepat,” ujar Maruarar yang akrab disapa Ara.
Menteri Ara menjelaskan bahwa Gubernur Ahmad Luthfi mempermudah proses perizinan bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi membangun, didukung data dari BPS dan bantuan perizinan dari pemerintah daerah. “Reputasi ini harus dijaga,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peran dunia usaha sangat penting untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Ini peranan dunia usaha, non-APBN. Djarum, Astra, dan banyak pihak lain telah membuktikan bahwa gotong royong nyata berjalan,” kata Maruarar.
Menurut Menteri PKP, capaian ini menjadi bukti komunikasi lintas sektor yang baik dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional. “Gotong royong seperti ini harus terus dijaga. Jawa Tengah sudah membuktikan bahwa komunikasi dan kerja nyata dapat dilakukan bersama,” pungkasnya.
Program CSR PT Djarum di Jawa Tengah memasuki tahun 2025 dengan target 2.550 unit bantuan rumah dan sanitasi, terdiri atas 814 unit dalam proses dan 1.572 unit yang sudah selesai, dengan penuntasan direncanakan pada Desember 2025. Di Kudus, 1.500 unit program Sanitasi Terpadu telah terwujud sebanyak 869 unit, renovasi rumah sederhana layak huni (RSLH) sebanyak 222 unit selesai, dan 200 unit untuk renovasi ringan.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa perumahan merupakan layanan dasar wajib yang menjadi prioritas pemerintah daerah. “Sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan adalah layanan dasar yang wajib kita penuhi. Rumah layak huni menjadi pondasi kesejahteraan keluarga dan harus kita kejar bersama,” ujarnya.
Hingga 2025, Pemprov Jateng telah merealisasikan sekitar 150 ribu unit rumah layak huni dengan dukungan APBD provinsi, kabupaten/kota, CSR, dan APBN. Kolaborasi ini juga berdampak positif pada penurunan kemiskinan ekstrem dari 9,58 persen menjadi 9,48 persen dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 5,28 persen menjadi 5,37 persen, melebihi rata-rata nasional.(*)
Komentar